Pemekaran Provinsi Kapuas Raya, Gubernur Sutarmidji : Tinggal Bagaimana Kemauan Pusat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Sutarmidji menilai pemekaran Provinsi Kapuas Raya hanya tinggal melihat kemauan dari pemerintah pusat.

Hal ini dikatakan Midji saat FGD yang mengangkat tema "Nasib Pemekaran Kapuas Raya" yang dipusatkan di kantor Gubernur Kalbar, Senin 1 Maret 2021.

"Saya setuju apa yang disampaikan Pak Lasarus, kita tidak usah cerita data, semua sudah, data lengkap sudah disampaikan, yang ingin saya sampaikan bahwa kondisi kita. Bicara karhutla luas tiga kali pulau Jawa menanganinya bagaimana," kata Midji.

"Kalbar ini hasil tangkapan narkoba bisa sampai 300 kg sabu, artinya perbatasan jadi tempat yang dimanfaatkan penyeledupan narkoba. Jangankan di jalur tikus dijalur resmi juga mereka berani, ini lebih bahaya daripada yang lain," tambahnya.

Midji menerangkan jika pihaknya pun telah memastikan siap untuk mensupport provinsi Kapuas Raya

Baca juga: Nasib Pemekeran Kapuas Raya, Lasarus : Persoalannya Mau atau Tidak, Jangan Buat Ini Jadi Rumit

"Sebagai Gubernur sebenarnya tidak ada Gubernur mau daerahnya berkurang, tapi saya demi kepentingan masyarakat Kalbar, Kantor Gubernur dan DPRD Kapuas Raya biar provinsi induk yang bangun, biaya operasional biar kita yang menyediakan, tinggal dengan aturan saja. Gaji PNS sudah ada dimanapun mereka berada, jadi selama persiapan tiga tahun provinsi induk siap menanggungnya," katanya.

"Saya sudah tandatangi kesepakatan ini dengan Ketua DPRD, sehingga tidak ada alasan lagi untuk pemekaran Provinsi Kapuas Raya," tambah Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Lanjut dikatakan Midji, pemekaran sangat diperlukan karena rentang kendali pemerintah membuat Kalbar sulit untuk maju. Selain itu pula jalan provinsi dalam kondisi mantap baru 66 persen, air bersih belum sampai 60 persen.

"Tinggal bagaimana kemauan pusat. Jangan sampai ibu kota negara pindah, banyak kantong daerah yang dinilai tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Midji. (*)