TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - DPRD Kabupate Sambas segera membentuk tim investigasi untuk mencari tahu penyebab terbaliknya KMP Bili, di Penyeberangan Perigi Piai Kecamatan Tekarang, Sabtu 19 Februari 2021 kemarin.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo.
"Kita minta segera bentuk tim investigasi terkuat kecelakan ini. Karena setiap pemyelanggara pelayanan publik harus mematuhi standar pelayanan minimal," jelas Lerry Kurniawan Figo, Senin 22 Februari 2021.

Kata Figo, dalam memberikan pelayanan dan juga dalam hal penyelenggaraan angkutan umum mestinya kata dia, harus mematuhi asas kepatutan dan keamanan.

"Ada asas kepatutan dan asas keamanan yang harus diperhatikan. Jika melanggar harus ada sanksi bagi pelaksana, sesuai dengan UU penyelenggaraan pelayanan publik," kata Lerry Kurniawan Figo.

Baca juga: Selidiki Penyebab Terbaliknya KMP Bili, Kapolres Sambas Sebut Sudah Periksa 15 ABK dan Nahkoda Kapal

Selanjutnya kata Figo, dia meminta agar penyeberangan di Tebas-Tekarang itu bisa segera normal. Dan pelayanan publik itu bisa segera beroperasi kembali, guna efektivitas dan efisiensi.

"Harapan kita, secepatnya di normalkan kembali, penyeberangan dengan kapal Fery yang standby melayani penyeberangan Kecamatan Tebas dan lainnya di sini. Sehingga mobilitas angkutan dan pelayanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien," tutur Lerry Kurniawan Figo.

"Tidak bolah lagi hanya ada satu fery karena jalur Tebas dan Tekarang intensitas angkutannya sangatlah tinggi," tutupnya.

Anggota DPRD Sambas lainnya dari Partai Perindo, Budiono meminta kepada pihak Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero) (ASDP) dan pihak terkait lainnya untuk segera bertindak cepat dalam menangani persoalan tenggelamnya KMP Bili ini.

Meski diakuinya sebagai musibah, namun ini juga harus disikapi segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Kita anggap ini musibah, kita patut bersyukur karena tak ada korban jiwa. Namun dampak yang ditimbulkan sangat parah karena dengan berhentinya penyeberangan akan menganggu aktifitas, mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat. Karena jalur penyeberangan putus," ujar Budiono.