Breaking News:

Tenny C Soriton: Sambas dan Kubu Raya Terpilih Sebagai Daerah Percontohan Pelayanan KB MKJP

Saya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sambas atas komitmen dan dukungan atas terselenggaranya kegiatan ini.

TRIBUNPONTIANAK/M Wawan Gunawan
Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili dan Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Tenny Calveni Soriton saat memantau pelaksanaan launching MKJP di Kabupaten Sambas, Rabu 17 Februari 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS -  Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya telah dipilih sebagai daerah percontohan Pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Hal itu disampaikan langsung Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Tenny C Soriton.

Dijelaskan Tenny C Soriton pertimbangan dipilihnya dua kabupaten ini, karena mempunyai Pasangan Usia Subur (PUS) yang cukup tinggi berdasarkan proyeksi BKKBN Pusat dan data BKKBN Kalbar.

“Saya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sambas atas komitmen dan dukungan atas terselenggaranya kegiatan ini. Launching ujicoba pelayanan KB MKJP dengan dukungan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi bahwa dengan dialihnya dukungan dana penggerakan Pelayanan KB MKJP dari APBN ke APBD melalui BOKB akan lebih mendekatkan program kepada masyarakat," kata Kaper BKKBN Kalbar, Tenny C Soriton, saat membuka kegiatan launching ujicoba pelayanan KB MKJP Fasilitasi DAK BOKB Tahun 2021 di Kabupaten Sambas, Rabu 17 Februari 2021.

Ia mengatakan, pada tahun tahun sebelumnya dukungan pelayanan KB MKJP tersebut sebagian bersumber dari APBN yang dalam hal ini ada pada anggaran Perwakilan BKKBN Kalbar.

"Besaran Dana BOKB Kabupaten Sambas untuk tahun 2021 sebesar kurang lebih Rp 6 miliar. Ini angka yang cukup besar termasuk Dana BOKB Fisik dan Operasional sehingga ini perlu dikelola dengan baik dan terencana," kata Tenny C Soriton.

Baca juga: BKKBN: Sambas Jadi Daerah Percontohan Program MKJP di Kalimantan Barat

Dijelaskan Tenny, BKKBN lebih fokus ke alat Kontrasepsi MKJP (IUD, Implant, MOW, MOP) karena menjadi skala prioritas. Hal itu dilakukan untuk Pelayanan kedepan, menghindari putus pakai alat kontrasepsi (droup out).

"Ini banyak kelebihannya serta faktor kegagalan Alat Kontrasepsi MKJP lebih Kecil dibanding dengan Non MKJP (Suntik, Pil, Kondom). Dan untuk pelayanan Non MKJP masih tetap kita layani. Semua Pelayanan KB baik MKJP maupun Non MKJP diperuntukkan bagi masyarakat secara gratis," ujarnya.

Ditambahkanya, untuk sosialisasi tentang BOKB ini, BKKBN telah melakukan sejak Oktober 2020.

Dengan harapan pada Januari 2021 sudah bergerak, karena ada beberapa situasi dan sistem edukasi keuangan ditiap daerah berbeda-beda. Sehingga ada permasalahan tiap tiap kabupaten ada yang belum melaksanakan.

Berkualitas
Kepala Dinas Perlindungan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas, Uray Hendi Wijaya mengatakan, program KB MKJP adalah guna mewujudkan pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang.

Halaman
123
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved