RESPONS PDI Perjuangan Hasil Survei Elektabilitas Risma Meroket Bersaing dengan Anies di Pilgub DKI

Aksi blusukan yang paling mendapat sorotan adalah saat Risma menyambangi kawasan Jalan Sudirman-Thamrin.

Di jantung Ibu Kota itu, Risma juga menemukan gelandangan dan pemulung yang tengah beristirahat di trotoar jalan.

Pilgub DKI?

Aksi blusukan Risma ini kemudian dikaitkan dengan niat untuk maju di pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Banyak spekulasi Risma hendak bersiap menggusur Anies Baswedan yang masa jabatannya akan habis pada 2022.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Risma memang bisa jadi mengincar kursi gubernur DKI Jakarta dengan sering melakukan blusukan di wilayah Ibu Kota.

"Arahnya ke Pilgub (DKI)," kata Hendri Satrio saat dihubungi Kompas.com, Rabu 6 Januari 2021.

Hendri menilai wajar apabila sejumlah pihak mengaitkan langkah Risma itu dengan politik pencitraan dan mencari panggung.

Oleh karena itu, menurut dia, Risma harus menjawab berbagai tuduhan tersebut dengan melakukan blusukan ke daerah lainnya.

Namun, ia juga menilai, Risma tidak perlu terlalu sering melakukan blusukan. Menurut dia, mantan Wali Kota Surabaya itu harusnya fokus pada tugas pokok sebagai Mensos.

Misalnya dengan membereskan sistem bantuan sosial untuk penanggulangan Covid-19 yang dikorupsi oleh Mensos sebelumnya, Juliari Batubara, rekan separtai Risma di PDI-P.

"Sebagai Mensos tugasnya dia berat. Dia harus kembalikan citra tiga lembaga. Presiden, Kemensos, dan PDI-P yang kemarin kadernya korupsi," kata Hendri.

Baca juga: HASIL Survei Terbaru Voxpopuli - PDI Perjuangan dan Gerindra Anjlok, PKS Meroket dan PAN Merosot

Respons PDIP

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah enggan mengomentari hasil survei dari Lembaga survei Media Survei Nasional (Median) yang menyatakan elektabilitas persaingan antara Anies Baswedan dan Tri Rismaharini sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah (pilkada) selanjutnya cukup ketat.

Pasalnya, Pilkada DKI Jakarta yang seharusnya dilaksanakan pada 2022 belum dapat dipastikan pelaksanaannya karena revisi UU Pemilu tak jadi dibahas di DPR.