Kejari Pontianak Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Tipikor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin KN Al Nilam

Setelah di tetapkan sebagai tersangka atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, ketiga tersangka langsung di gelandang dari Kantor Kejaksaan Ne

Penulis: Ferryanto | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Destriadi Yunas Jumasani
Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak mengamankan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin kapal negara AL Nilam pada kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018, di Kantor Kejari Pontianak, Jalan KH Ahmad Dahlan, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 15 Februari 2021. Dari perbuatan tiga tersangka tersebut diduga negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.771.060.126. 

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Kejaksaan Negeri Pontianak menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) kapal Negara AL NILAM pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018, Senin 15 Februari 2021.

Ketiga tersangka tersebut masing - masing berinisial IS selaku PPK kegiatan, kedua  CA, ketua tim PPHP dan ketiga MA yang merupakan penyedia barang/jasa.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, ketiga tersangka langsung digelandang dari Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak menuju Rutan Kelas 2 Pontianak untuk ditahan sembari menunggu proses persidangan.

Baca juga: Kejati Kalbar Tahan 5 Orang Tersandung 2 Kasus Korupsi di Dinas PUPR Ketapang

Sebelum dilakukan proses penahanan, pihak kejaksaan negeri melakukan Covid 19 terhadap para tersangka untuk memastikan ketiganya bebas dari Covid 19.

Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Banan Prasetya, S.H., M.H menerangkan, pada saat proses pemeliharaan pekerjaan tersebut, pekerjaan tersebut dilakukan sub kontrak oleh para tersangka.

"Kemudian, terkait masalah konsultan pengawasnya, secara garis besar saat kita panggil, dia tidak melakukan pekerjaan itu, dan tidak pernah menandatangani kontrak. Pekerjaan ini di kerjakan, hanya saja di Subkontrakan, artinya, setelah terjadi Sub Kontrak, yang Subkontrak mengerjakan tidak sesuai dengan apa yang ada dikontrak,"paparnya di hadapan awak media di Kejari Pontianak, Senin 15 Februari 2021.

"Contohnya Dalam kontrak sparepart harus dari Maker (pembuat) dan disetujui oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) dan itu tidak ada, dari maker dan BKI tidak ada semua,"jelasnya.

Banan mengungkapkan, berdasarkan perhitungan oleh tim audit dari BPKP Provinsi Kalimantan Barat, diduga kerugian keuangan Negara mencapai  Rp. 1.771.060.126,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah).

Selain menahan para tersebut, Pihak Kejaksaan juga telah melakukan penyitaan sejumlah uang sebesar Rp. 245.817.000 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh belas riby rupiah).

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Subsidiair  Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo  Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved