Gubernur Sutarmidji Minta BPS, Bappeda, Serta Kepala Daerah Terus Lakukan Pembenahan Data
Ia mengatakan dari data tersebut nantinya bisa dilihat apa yang menjadi kelemahan di Provinsi Kalbar, seperti IPM Kalbar saat ini tercatat diangka 67,
Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji meminta agar Badan Statistik Daeah (BPS) Provinsi Kalbar dan Bappeda Provinsi Kalbar terus melakukan update data agar output program hasilnya jelas.
Ia meminta agar semua data mulai dari Kabupaten Kota untuk terus dilakukan perbaikan, selalu di update supaya data yang ada genah agar output dari suatu program hasilnya bagus dan jelas.
“Data yang ada juga harus disinkronkan dengan data yang lain. KSupaya program yang kita susun outputnya bagus, dan jelas. Jangan sampai kalau datanya tidak benar programnya jadi tak benar hasilnya jelek dan mubajir,” ujar Sutarmidji usai seminar Pembahasan isu strategis Pembangunan Kalbar 2022 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin 1 Februari 2021.
Ia mengatakan dari data tersebut nantinya bisa dilihat apa yang menjadi kelemahan di Provinsi Kalbar, seperti IPM Kalbar saat ini tercatat diangka 67,66 dan data dari kabupaten kota juga diakumulasi dalam perhitungan IPM di Provinsi.
• Kalbar Uji Coba Terapi Konvalesen, Berikut Penjelasan Gubernur Sutarmidji Beserta Hasilnya
“Saya minta itu digenahkan. Kemudian kita bisa lihat dari data-data yang ada, kelemahan kita dimana, seperti IPM Kalbar belum 68 persen. Itu kenapa, Data di Kalbar itukan akumulasi dari Kabupaten Kota,” ujarnya.
Ia mengatakan seperti Kayong Utara IPM nya masih diangka 62 persen, kemudian ada daerah lain yang masih di angka 64 persen.
“Kita lihat sektor apa yang lemah di situ, provinsi harusnya ada program di sana. Nah kabupaten juga harus fokus,” pinta Midji.
Gubernur Sutarmidji meminta bupati walikota Se-Kalbar juga harus fokus pada data-data yang ada dan melakukan update data agar data yang ada valid.
Sutarmidji mencontohkan kenapa angka kemsikinan terbuka di kota jumlahnya besar. Nah dari angka itu, provinsi harus membuat segmen-segmen pertumbuhan di daerah, sehingga masyarakat tidak bertumpu untuk mencari pekerjaan di kota saja.
• Gubernur Sutarmidji Putuskan Kontrak Tenaga Honorer yang Berulah
Di seluruh, Indonesia, bahkan dunia angka pengangguran di Kota pasti lebih besar dari kabupaten. Karena pekerjaan banyak terpusat di kota, sedangkan didaerah kadang terbatas.
“Kemudian terkait bonus demografi juga tertumpu pada kota. Sehingga ini yang perlu disebar. Misalnya kalau kita punya BUMDes saja, misalnya di 2031 desa. Kalau satu BUMDes dikelola oleh dua orang saja yang sudah lulus perguruan tinggi maka itu ada 4 ribu orang yang bisa bekerja di sana,” tegasnya.
Melalui program tersebutkan terjadi penyebaran lowongan kerja tidak hanya terfokus di kota saja.
“Kalau di kota dia punya penghasilan tapi dari sisitem data tidak bisa dikatakan dia pekerja. Itulah nanti saya minta BPS dan Bappeda bisa mengupdate datanya. Data itu penting. Makanya presiden berupaya ada satu data,” pungkasnya. (*)
