Breaking News:

Gerindra Kawal Masa Transisi Jabatan Bupati Sambas

Hal ini mereka lakukan kata dia mengingat saat ini sedang berlangsung masa-masa transisi, dari pemerintahan Atbah-Hairiah ke Satono-Rofi.

TRIBUNPONTIANAK/M Wawan Gunawan
Pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa tentang pengumuman hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum tahun 2020 dan pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sambas masa jabatan 2016-2021, di kantor DPRD Kabupaten Sambas. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sambas, Anwari, S.Sos., M.Ap mengatakan fraksi Gerindra dan tim sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk rencana pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan transisi kepemimpinan Bupati Sambas.

Hal ini mereka lakukan kata dia mengingat saat ini sedang berlangsung masa-masa transisi, dari pemerintahan Atbah-Hairiah ke Satono-Rofi.

Koordinasi itu kata dia, meliputi Dinas-dinas terkait, dan juga dengan anggota DPRD Kabupaten Sambas guna pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas 2021-2026.

DPRD Sambas Gelar Paripurna Istimewa Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

"Kita masih terus mengkoordinasikan dengan dinas-dinas terkait. Ada dua agenda krusial, dan salah satunya adalah pembahasan RPJMD di tahun 2021-2026," ujarnya, Kamis 28 Januari 2021, di DPRD Kabupaten Sambas.

Di DPRD kata politisi yang kerap di sapa dengan panggilan Aan ini, tim transisi akan mengkonsolidasikan pembahasan RPJMD  agar pembahasannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan visi-misi Bupati terpilih yang ingin mewujudkan Sambas Berkemajuan.

Dengan demikian kata dia, diharapkan tidak satupun apa yang sudah menjadi Visi-misi Bupati, jangan sampai tidak tertuang dalam perencanaan.

"Jadi jangan sampai tidak masuk kedalam RPJMD itu nantinya. Semua Visi-misi harus tercover didalam RPJMD agar bisa di implementasikan," ungkapnya.

Di ungkapkan dia, memang sebetulnya pembahasan RPJMD itu nanti baru bisa dilaksanakan pada saat setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hal itu karena mengingat naskah RPJMD itu harus di buat oleh pihak eksekutif.

Namun demikian kata Anwari, mereka dan tim tidak ada salahnya untuk tetap melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna melakukan sinergitas program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

"Khususnya dengan pihak-pihak terkait, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga DPRD itu sendiri," tutup Aan. (*)

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved