Genjot IPM Kalbar, Sutarmidji-Ria Norsan Fokus Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hari ini, Kamis 28 Januari 2021 Provinsi Kalimantan Barat berusia 64 tahun. Dibawah komando Gubernur Kalbar H Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria yang sudah dua tahun ini, banyak hal yang telah dicapai.

Memasuki tahun ketiga kepemimpinan, ada pekerjaan rumah (PR) besar yang tengah ditargetkan Sutarmidji-Norsan.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menegaskan, capaian yang ada saat ini harus terus ditingkatkan sehingga Kalbar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Sutarmidji menyatakan, pekerjaan rumah besar pihaknya saat ini yakni peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar.

Ada tiga bidang yang akan digenjot untuk peningkatan IPM yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

IPM, kata Sutarmidji, berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Midji menjelaskan, pada 2018 IPM Kalbar berada pada angka 66,98. Ia bersyukur, saat duduk menjadi Gubernur Kalbar IPM Kalbar meningkat menjadi sekitar 67,66 pada 2020.

Meski demikian, jelas Midji, IPM Kalbar saat ini masih berada di bawah rata-rata nasional. “Bahkan terkecil di Kalimantan. Tapi saya yakin. Masalah kita ini pada data. Makanya saya minta dinas-dinas mevalidasi semua data yang ada,” ujar Midji saat sesi wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Tribun Pontianak Safruddin melalui program Triponcast (Tribun Pontianak Official Podcast), Rabu 27 Januari 2021.

• Ucapkan HUT Pemprov Kalbar Ke-64, Ini Penegasan Bupati Sanggau

Dijelaskan Sutarmidji, jika seluruh program dibuat berdasarkan data yang tidak valid, maka program yang dibuat tidak akan menghasilkan output sebagaimana yang diharapkan.

“Contohnya data jalan provinsi dalam kondisi mantab 86 persen. Tapi faktanya, cuma 49 persen. Makanya kita kelabakan. Data capaian pembangunan harus riil, tidak boleh di-mark up atau dibuat-buat. Data yang riil akan menghasilkan program-program yang capaiannya juga bagus,” papar Sutarmidji.

Sutarmidji menyatakan, IPM itu berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Ia mendorong kabupaten/kota benar-benar memaksimalkan penggunaan APBD.

"Kita sedang mengejar pembangunan IPM, sekarang yang paling tinggi adalah Kota Pontianak," ujar Sutarmidji.

Daerah lainnya, menurut Midji masih perlu dikejar peningkatan IPM. IPM Pontianak saat ini 79,4 dan akan masuk komponen sangat tinggi. Di Kalbar, lanjutnya, yang mengganjal IPM adalah rata-rata lama sekolah.

Angka lama sekolah saat ia menjadi Gubernur Kalbar baru 6,3 tahun dan saat ini meningkat menjadi 7,3 tahun. Angka itu naik 1 persen selama dua tahun kepemimpinannya.

Saat ini Kayong Utara yang memiliki angka IPM paling rendah dengan angka 62. Faktor utama untuk meningkatkan IPM di Kayong Utara ditegaskannya harus banyak bangun sekolah, khususnya SMP dan SMA.

• Ajak Masyarakat Hidupkan Destinasi Wisata di Kalbar, Wagub Ria Norsan: Kalbar Tak Kalah Dengan Bali

Sementara angka lama hidup di Kalbar mencapai 70 tahun. Namun indikator angka lama hidup ini masih ada beberapa daerah dibawah 70 tahun.

Saat ia dan Wagub Ria Norsan menjabat, Pemprov Kalbar menggratiskan biaya pendidikan seluruh siswa SMA/SMK negeri di Kalbar serta membantu beberapa sekolah swasta. 

“Total ada 179 ribu anak SMA/SMK Negeri yang tidak lagi perlu bayar SPP. Jadi sudah gratis bahkan pakaian juga dibantu bagi siswa yang tidak mampu. Kita juga membantu untuk meubeler yang sesuai dengan belajar masa pandemi Covid-19 yang harus berjarak. Kita sudah siapkan itu,” ujarnya.

Gubernur juga mendorong pembangunan SMA atau SMK seluruh kabupaten/kota setidaknya agar angka putus sekolah berkurang bahkan hilang.

“Dengan gratis biaya SMA smk/SMK negeri dan banyaknya sekolah akses daya tampung bertambah, maka angka putus sekolah bisa kita tekan,” jelasnya. 

Sehingga dikatakannya paramater untuk meningkatkan  IPM. Target kedepan untuk angka IPM bisa 69 walau pun rata-rata nasional sudah diatas 70.  “Makanya saya mengajak kabupaten/kota harus perhatikan IPM dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi. Sehingga APBD harus dibelanjakan sesuai target. Makanya kita harus fokus,” ujarnya.

Ia juga mengajak bupati dan wali kota memahami indikator IPM apa yang harus dilakukan dengan anggaran. Maka akan mengikuti hasilnya, tapi kalau menyusun anggaran tidak sesuai indikator capaian tidak akan nampak hasilnya. 

Selain IPM, Gubernur Kalbar juga menyoroti peningkatan desa mandiri yang dilakukan Pemprov Kalbar selama kepemimpinan dirinya dan Wabup Ria Norsan. Pada awal kepemimpinan Midji Norsan hanya ada 1 desa mandiri di Kalbar dari 3.000 lebih desa yang ada.

Tak perlu waktu lama pada tahun 2020 jumlah desa mandiri bertambah signifikan. Tercatat ada 214 desa mandiri, 332 desa maju, 907 desa berkembang, 566 desa tertinggal dan hanya tersisa 12 desa kategori sangat tertinggal.

Targetnya, hingga 2023 akan tercipta 425 desa mandiri di Kalbar. Hal itu bukan mustahil jika seluruh stakeholder melakukan sinergitas dan sama-sama memenuhi indikator yang ada.

Capaian 214 desa mandiri ini merupakan prestasi dari berbagai terobosan untuk memenuhi 52 indikator.

Pada 2021 ini, Midji menargetkan ada 100 hingga 150 desa masuk kategori desa mandiri. Selain itu, seluruh desa yang terdapat perkebunan harusnya menjadi desa mandiri. Oleh sebab itu, CSR perusahaan harus jelas dalam penanganan indikator desa mandiri.

Ada sekitar 52 indikator yang terbagi kewenangannya. Ada indikator yang harus ditangani Pemprov, adapula dengan dana desa serta CSR perusahaan yang harus tepat sasaran.

Sementara untuk fokus pembangunan di Kalbar saat ini menurutnya masih pada sektor infrastruktur, kesehatan serta pendidikan. Kalbar masih tertinggal dalam bidang infrastruktur sehingga harus dikejar agar mampu meningkatkan daya saing daerah.

Menurutnya dalam bidang pembangunan sinergitas perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal paling penting ditegaskan Sutarmidji adalah peningkatan sumber daya manusia. Tak hanya itu, upaya peningkatan pendapatan masyarakat juga menjadi prioritas yang harus ditangani.

Pembangunan sektor kesehatan dan infrastruktur juga terus dilakukan. Sutarmidji mengatakan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso Pontianak diupayakan dapat memberikan pelayanan tindakan medis yang dibutuhkan masyarakat supaya tidak perlu mengeluarkan banyak biaya harus cek up ke luar negeri.

“Kita beri pelayanan bisa operasi jantung, retina. Kita juga sedang proses pembangunan gedug 6 lantai, dan dua gedug lain untuk memberikan pelayanan maksimal supaya tidak perlu cek up keluar negeri dan bisa di Pontianak saja,” jelasnya.

Gubernur Sutarmidji menargetkan pada akhir 2021 gedung baru dan fasilitas baru di RSUD Soedarso sudah bisa beroperasional. 

“Kalau peralatan kita di bantu Kemenkes tapi atas perintah Pak Presiden. Sebelumnya saya memang sudah menghadap Pak Predisen Jokowi untuk meminta langsung terkait peralatan yang dibutuhkan rumah sakit. Kalau untuk pembangunan seperti ini respon beliau sangat cepat, “ ujarnya.

Artinya melalui percepatan pembangunan dalam bediang kesehatan bisa mencapai apa yang diinginkan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Wagub Optimistis
Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan optimistis masa pemeerintahannya bersama Gubernur Sutarmidji dapat memajukan Kalbar dan mensejahterakan masyarakat.

“Namun karena ada wabah Covid-19, ada beberapa program kerja kita yang terkendala. Tapi ke depan, kita akan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan janji saat kita kampanye dulu,” ujarnya Norsan kepada Tribun, Rabu.

Norsan menyatakan, satu di antara janji yang ingin diwujudkan adalah pemekaran Provinsi Kapuas Raya.

“Pemekaran Kapuas Raya ini juga merupakan agenda kita dan sudah dibahas di DPR RI. Dari delapan program prioritas di Indonesia di pusat, Kapuas Raya kalau tidak salah diurutan ketiga,” ungkapnya.

“Saya juga berpesan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kalbar pada HUT ke-64 mari kita tingkatkan kinerja untuk masyarakat lebih baik dan jadilah contoh ditengah pandemi Covid-19 saat beraktivtas harus tetap mengacu pada Prokes Covid-19,” ujarnya.

Wagub membenarkan, program prioritas saat ini adalah meningkatkan IPM Provinsi Kalbar melalui beberapa program seperti dibidang pendidikan, infrastruktur dan kesehatan.

“Kalau IPM kita baik otomatis masyarakat kita cerdas yang akan menghasilkan pola pikir yang baik. Sehingga masyarakat bisa maju karena pendidikan kita juga sudah maju,” ujarnya.

Diakui Norsan, pembangunan di Kalbar harus merata diseluruh wilayah. Pembangunan di daerah, lanjutnya, sesuai prioritas berdasarkan apa yang paling dibutuhkan oleh daerah tersebut.

“Kita lihat mana wilayah yang luas tapi instruktur kurang. Itulah yang menjadi prioritas. Kita juga prioritas pembangunan sekolah di kabupaten/kota,” ujarnya.

Upaya peningkatan IPM juga dilakukan dengan menggratiskan SPP siswa SMA/SMK negeri. “Ke depan beasiswa ini diharapkan bisa merata. Kedua kita juga prioritaskan untuk membangun sekolah unggulan di kabupaten/kota supaya IPM meningkat,” ujarnya.

Puji Kinerja
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Sy Amin Muhammad mengapresiasi kinerja Gubernur Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan.

"Kalau menurut saya pribadi kinerja Midji-Norsan cukup bagus, peningkatan pendapatan tahun ini saja sudah naik Rp 700 M dimasa covid. Itu suatu peningkatan yang luar biasa karena memang Covid ini sangat memprihatinkan dan menggerus biaya, dan pemotongan-pemotongan anggaran," kata Sy Amin, Rabu 27 Januari 2021.

"Di dalam tiga tahun ini APBD meningkat dari Rp 5 T lebih menjadi Rp 6 T dan dimungkinkan menuju Rp 7 T. Ini suatu hal yang luar biasa, didalam menghadapi covid 19 ini meningkatkan pendapatan daerah," tambahnya.

Politisi Partai NasDem menyatakan, program-program Midji-Norsan juga dirasa sangat baik dan berdampak positif kepada masyarakat.

"Masalah kinerja, programnya sangat bagus, ada program desa mandiri, ada program peningkatan pendidikan, dibangun sekolah didaerah-daerah, ini bentuk visi misi gubernur-wakil gubernur untuk meningkatkan SDM," jelasnya.

Namun memang, kata Sy Amin, ada juga masalah seperti pengganguran yang perlu dievaluasi ke depan, terlebih dimasa pandemi Covid.

"Masalah pengangguran bukan hanya Kalbar, di Bali saja banyak hotel tutup, sementara kita masih dalam tahap yang cukup baik. Namun, tetap kita evaluasi. Semoga Covid ini selesai dengan vaksin dan pelabuhan Internasional Kijing difungsikan, peningkatan PAD bertambah," harapnya.

Ia juga mendorong penyempurnaan kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Kalbar. "Seperti PU agar pekerjaannya diawal tahun agar penyerapan anggaran sesuai harapan," tuturnya.

Walaupun memang, menurutnya postur APBD Kalbar sekarang masih sangat kecil dan belum bisa mengakomodir seluruh keinginan masyarakat.

"Kalau menurut saya dengan postur anggaran sekarang untuk sampai ke daerah sangat sulit, kita harapkan ada terobosan baru dari Gubernur-Wakil Gubernur untuk peminjaman dari Bank Dunia atau lembaga keuangan, kita DPRD dukung untuk pembangunan infrastruktur di Kalbar," imbuhnya.

"Didaerah-daerah khususnya mengenai jalan provinsi memang masih memprihatinkan karena postur anggaran belum maksimal. Kita harapkan jalan provinsi bisa mencapai 70 persen sampai akhir masa jabatan Gubernur-Wakil Gubernur nantinya," timpal Sy Amin.

Begitu juga, kata Ketua PSSI Kubu Raya ini untuk pembangunan kantor Gubernur yang dirasa memang perlu, begitu juga RS Soedarso agar bertaraf nasional dan sesuai harapan masyarakat.