Genjot IPM Kalbar, Sutarmidji-Ria Norsan Fokus Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

“Total ada 179 ribu anak SMA/SMK Negeri yang tidak lagi perlu bayar SPP. Jadi sudah gratis bahkan pakaian juga dibantu bagi siswa yang tidak mampu. Kita juga membantu untuk meubeler yang sesuai dengan belajar masa pandemi Covid-19 yang harus berjarak. Kita sudah siapkan itu,” ujarnya.

Gubernur juga mendorong pembangunan SMA atau SMK seluruh kabupaten/kota setidaknya agar angka putus sekolah berkurang bahkan hilang.

“Dengan gratis biaya SMA smk/SMK negeri dan banyaknya sekolah akses daya tampung bertambah, maka angka putus sekolah bisa kita tekan,” jelasnya. 

Sehingga dikatakannya paramater untuk meningkatkan  IPM. Target kedepan untuk angka IPM bisa 69 walau pun rata-rata nasional sudah diatas 70.  “Makanya saya mengajak kabupaten/kota harus perhatikan IPM dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi. Sehingga APBD harus dibelanjakan sesuai target. Makanya kita harus fokus,” ujarnya.

Ia juga mengajak bupati dan wali kota memahami indikator IPM apa yang harus dilakukan dengan anggaran. Maka akan mengikuti hasilnya, tapi kalau menyusun anggaran tidak sesuai indikator capaian tidak akan nampak hasilnya. 

Selain IPM, Gubernur Kalbar juga menyoroti peningkatan desa mandiri yang dilakukan Pemprov Kalbar selama kepemimpinan dirinya dan Wabup Ria Norsan. Pada awal kepemimpinan Midji Norsan hanya ada 1 desa mandiri di Kalbar dari 3.000 lebih desa yang ada.

Tak perlu waktu lama pada tahun 2020 jumlah desa mandiri bertambah signifikan. Tercatat ada 214 desa mandiri, 332 desa maju, 907 desa berkembang, 566 desa tertinggal dan hanya tersisa 12 desa kategori sangat tertinggal.

Targetnya, hingga 2023 akan tercipta 425 desa mandiri di Kalbar. Hal itu bukan mustahil jika seluruh stakeholder melakukan sinergitas dan sama-sama memenuhi indikator yang ada.

Capaian 214 desa mandiri ini merupakan prestasi dari berbagai terobosan untuk memenuhi 52 indikator.

Pada 2021 ini, Midji menargetkan ada 100 hingga 150 desa masuk kategori desa mandiri. Selain itu, seluruh desa yang terdapat perkebunan harusnya menjadi desa mandiri. Oleh sebab itu, CSR perusahaan harus jelas dalam penanganan indikator desa mandiri.

Ada sekitar 52 indikator yang terbagi kewenangannya. Ada indikator yang harus ditangani Pemprov, adapula dengan dana desa serta CSR perusahaan yang harus tepat sasaran.

Sementara untuk fokus pembangunan di Kalbar saat ini menurutnya masih pada sektor infrastruktur, kesehatan serta pendidikan. Kalbar masih tertinggal dalam bidang infrastruktur sehingga harus dikejar agar mampu meningkatkan daya saing daerah.

Menurutnya dalam bidang pembangunan sinergitas perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal paling penting ditegaskan Sutarmidji adalah peningkatan sumber daya manusia. Tak hanya itu, upaya peningkatan pendapatan masyarakat juga menjadi prioritas yang harus ditangani.

Pembangunan sektor kesehatan dan infrastruktur juga terus dilakukan. Sutarmidji mengatakan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso Pontianak diupayakan dapat memberikan pelayanan tindakan medis yang dibutuhkan masyarakat supaya tidak perlu mengeluarkan banyak biaya harus cek up ke luar negeri.

“Kita beri pelayanan bisa operasi jantung, retina. Kita juga sedang proses pembangunan gedug 6 lantai, dan dua gedug lain untuk memberikan pelayanan maksimal supaya tidak perlu cek up keluar negeri dan bisa di Pontianak saja,” jelasnya.