ANIES Minta Pempus Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 Jabodetabek, PDIP: Lepas Tanggung Jawab
Gilbert menilai, hal ini merupakan upaya Anies Baswedan melepas tanggung jawab soal urusan penanganan Covid-19 yang tak kunjung usai
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Politisi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait permintaan agar pemerintah pusat (Pempus) mengambil alih penanganan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Gilbert menilai, hal ini merupakan upaya Anies Baswedan melepas tanggung jawab soal urusan penanganan Covid-19 yang tak kunjung usai.
Terlebih, ia menilai saat ini Jakarta tengah dilanda krisis ketersediaan tempat tidur dan lahan pemakaman khusus Covid-19.
"Dari semua gubernur di Pulau Jawa dan Bali, hanya Gubernur DKI yang melepas tanggung jawab daerah ke pusat," ucapnya, Jumat 22 Januari 2021.
Baca juga: REKAM JEJAK Gubernur Anies Positif Covid, Kini Anies Baswedan Tinggal Sendirian di Rumah Dinas
Sikap Anies Baswedan menyerahkan koordinasi Pemberlakukan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ke pemerintah pusat ini pun disebutnya kurang tepat.
Sebab, penanganan pandemi Covid-19 merupakan urusan dan tanggung jawab dari pemerintah daerah.
"Urusan pandemi adalah urusan daerah, kecuali Pemda sudah lumpuh, seperti bencana alam yang lalu diambil alih oleh pusat," ujarnya.
Terlebih, DKI Jakarta disebut Gilbert memiliki anggaran penanganan Covid-19 yang mencapai triliunan rupiah.
"Dengan APBD jumbo seharusnya bisa mengalokasikan dana APBD untuk percepatan vaksinasi dan penambahan tenaga pengawas," tuturnya.
Sebagai seorang pimpinan, anggota Komisi B DPRD DKI ini menilai, AniesBaswedan seharusnya bisa langsung berkoordinasi dengan daerah lain yang beririsan dengan Jakarta, seperti Banten dan Jawa Barat.
Pasalnya, sebagian besar warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) bekerja di Jakarta, sehingga jam kerja kantor hingga operasional transportasi bisa dikoordinasikan agar kebijakan yang diterapkan bisa serentak.
"Harusnya mereka duduk bersama, seperti saya anjurkan di awal PPKM untuk merumuskan langkah bersama yang seragam," tuturnya.
Baca juga: Anies: Ada Pergub, jadi Kalau Ngasih Denda itu Bukan Pakai Pertimbangan
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi penangangan Covid-19.
Khususnya di beberapa wilayah yakni Jabodetabek.
"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 19 Januari 2021 lalu, dikutip dari Kompas.com.
Menurut Riza, permintaan Anies itu dilayangkan karena terkait kondisi saat ini, di mana fasilitas kesehatan di Jakarta terbebani dengan pasien dari luar Jakarta.
Apabila pemerintah pusat mengambil alih, kata Riza, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta bisa bertambah.
Juga fasilitas kesehatan di Jakarta kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik.
"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," kata Riza.
Dia menjelaskan, semestinya koordinasi antar wilayah terkait penanganan Covid-19 diambil pemerintah pusat tidak hanya dari sisi waktu penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara bersamaan saja.
Menurut Ariza, pemerintah pusat harus hadir saat fasilitas kesehatan antar wilayah mulai terganggu karena wilayah lain tidak memiliki fasilitas kesehatan yang sama.
"Kami harap kebijakan ini terus ditingkatkan tak hanya substansi, materinya, tapi juga waktunya disamakan, tapi berbagai fasilitas kesehatan juga perlu ditingkatkan," ujar dia.
Baca juga: Tragedi Sriwijaya Air SJ182, Ini Ucapan Belasungkawa Presiden Jokowi, Megawati hingga Anies Baswedan
Dia memaparkan, tempat isolasi pasien Covid-19 di DKI Jakarta per 17 Januari 2021 sudah terisi di 87 persen. Dari jumlah itu, sebanyak 24 persen pasien merupakan warga dari luar Jakarta.
Tempat tidur isolasi dari 101 RS rujukan Covid-19 sebanyak 7.827 tempat tidur. Dari jumlah itu, sebanyak 6.816 tempat tidur telah terisi.
Sementara tingkat keterpakaian tempat tidur ICU, dari 101 RS rujukan Covid-19 sudah terpakai 82 persen. Dari 1.063 tempat tidur ICU, sudah terisi sebanyak 871 tempat tidur. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Politisi PDIP Sebut Gubernur DKI Lepas Tanggung Jawab Terkait Penanganan Covid-19 dan Kompas.tv dengan judul Anies Baswedan Disebut Sudah Minta Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan Covid-19 di Jabodetabek