Erwin Johana Dorong Pemkab Sambas Bentuk BUMD Khusus Ekspor
mendorong agar Pemda bisa membentuk sebuah lembaga atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa menaungi sektor eksport-Impor.
Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sambas yang membidangi bidang ekonomi dan pertanian, Erwin Johana mengatakan mereka di DPRD sangat mendukung pengembangan dan peningkatan produktivitas serta potensi pertanian yang ada di Kabupaten Sambas.
Oleh karenanya kata dia, mereka mendorong agar Pemda bisa membentuk sebuah lembaga atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa menaungi sektor eksport-Impor.
"Kita pernah menyampaikan bahwa kita menginginkan Pemda bisa berinovasi untuk meningkatkan nilai jual dari hasil pertanian Kabupaten Sambas. Karena mengingat kita punya beberapa komoditas unggulan seperti Beras, Jeruk, Petai Sambas atau misalnya buah naga dan lain-lain," ujarnya, Selasa 12 Januari 2021.
Baca juga: Dinkes Sambas Umumkan Tambahan Pasien Sembuh Covid-19
"Mengapa? Karena pada saat kita memasuki musim panen, biasa harga jual anjlok. Maka kita mendorong Pemda dan mendukung untuk mendirikan satu lembaga atau BUMD yang nantinya bisa menaungi masyarakat untuk bisa melakukan ekspor keluar," tuturnya.
Ditegaskan oleh Erwin, dengan adanya PLBN Aruk seharusnya bisa di manfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh Pemda dan masyarakat Sambas, termasuk untuk mengekspor produk pertanian dari masyarakat Sambas.
"Hadirnya PLBN itu jadi peluang bagi kita, makanya jangan sampai tidak dimanfaatkan dengan maksimal, lalu masyarakat kita tidak mendapatkan dampaknya," katanya.
"Apalagi kalau nanti mereka hanya menjadi penonton, itu yang tidak kita inginkan. Masyarakat harus mendapatkan manfaat dari ini," tegas Politisi PKB itu.
Disisi lain, dia juga berharap pemerintah daerah hingga pusat bisa memperkuat sektor pertanian. Dan menjaga lahan, agar tidak terjadi alih status lahan pertanian menjadi pemukiman dan lainnya, itu penting kata Erwin untuk menjaga luas lahan pertanian warga. (*)