BEREDAR Nama Raffi Ahmad Masuk Daftar Disuntik Vaksin Covid-19, Kemenkes Angkat Bicara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memberikan penjelasan terkait beredar sejumlah nama pejabat, tokoh, dan influencer sebagai pihak yang akan disuntik vaksin Covid-19 pertama kali.

Nadia mengatakan, informasi yang memuat nama-nama itu bukan merupakan rilis resmi dari Kemenkes.

Baca juga: BOS TV Sebut Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Bukan Seperti Manusia Biasa, Otis Janjikan Ini

"Slide-nya bukan rilis resmi Kemenkes ya. Informasi tersebut tidak dapat dijadikan rujukan karena hingga saat ini, pelaksanaan dan tokoh-tokoh yang akan mengikuti vaksinasi Covid-19 perdana masih dalam tahap pembahasan," ujar Nadia saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat 9 Januari 2021.

Selain itu, dia menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih menanti terbitnya izin darurat penggunaan vaksin Covid-19 atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM.

Sehingga, Nadia meminta semua pihak untuk tidak merujuk informasi yang saat ini beredar.

"Kami tentunya meminta semua pihak untuk tidak merujuk dan menyebarluaskan informasi tersebut, serta menunggu informasi resmi tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19," tegas Nadia.

Dikutip dari informasi yang beredar itu, jadwal penyuntikan perdana vaksin Covid-19 akan dilakukan pada 13-15 Januari 2020.

Pada 13 Januari, penyuntikan vaksin akan ditujukan untuk tiga kelompok, yaitu:

Kelompok 1, terdiri dari para pejabat publik: Presiden Joko Widodo, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menlu Retno Marsudi, Mendikbud Nadiem Makarim, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Azis, Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dan Kepala BPOM Penny Lukito.

Kelompok 2 para pengurus asosiasi profesi dan key opinion leader kesehatan meliputi: Ketua IDI Daeng M Fakih, Ketua PPNI Harif Fadilah, Ketua PP IBI Emi Nurjasmi, ahli vaksin milenial Dirgayuza Rambe, Ketua Muhammadiyah Covid-19 Commad Center Agus Syamsuddin, Ketua Satgas NU Peduli Covid-19 Muhammad Makky Zamzami, Najwa Shihab, dr.Tirta, Bunga Citra Lestari, Raffi Ahmad.

Kelompok 3 adalah tokoh agama: Ketua PBNU Marsudi Syuhud, Perwakilan Muhammadiyah, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Ustadz Das'ad Latief, Perwakilan Organisasi Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

Lalu, pada 14 dan 15 Januari, juga ada tiga kelompok yang akan disuntik vaksin, yakni:

Kelompok 1 adalah pejabat publik daerah: Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan, Sekda Pangdam, Kapolda, Dirut RSUD Rujukan Covid-19.

Kelompok 2: pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan key opinion leader kesehatan daerah.

Kelompok 3: tokoh agama daerah meliputi perwakilan NU, Muhammadiyah, perwakilan organisasi Kristen, Katolik, Budha dan Hindu.

Apa Saja yang Perlu Diketahui?

Proses vaksinasi akan dimulai pada 13 Januari 2020. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seperti dikutip dari Kompas TV.

Budi menyebutkan, penyuntikan pertama vaksin Covid-19 akan dilakukan Rabu depan 13 Januari 2021 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, pada Kamis 7 Januari 2021, Jokowi, melalui akun Twitter-nya, menyebutkan, ia akan menjadi yang pertama kali disuntik vaksin.

Baca juga: NIKITA MIRZANI Disorot Media Asing, Harta Kekayaannya Kalahkan Artis Raffi Ahmad

Baca juga: ASHANTY Jambak Rambut Raffi Ahmad, Raffi Bongkar Masalah Aurel Hermansyah

Hal ini bukan berarti ia hendak mendahulukan diri sendiri. Akan tetapi, untuk memastikan semua vaksin aman dan halal.

Menjelang berlangsungnya proses vaksinasi Covid-19, apa saja yang perlu kita ketahui?
Penyuntikan vaksin Covid-19 setelah izin BPOM dan MUI keluar

Jokowi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi masih tetap menunggu izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Oat dan Makanan (BPOM) dan kajian halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Apabila izin sudah keluar, vaksin gratis secara bertahap, kita laksanakan,” ujar Jokowi.

Stok vaksin juga telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia.

Mengutip Antara News, Senin 4 Januari 2021, Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, vaksin diberikan izin khusus distribusi karena memerlukan waktu untuk sampai ke luar daerah.

“EUA masih berproses, tapi vaksin sudah diberikan izin khusus untuk didistribusikan karena membutuhkan waktu untuk sampai ke seluruh daerah target di Indonesia,” kata Penny.

Proses vaksinasi dilakukan setelah vaksin mendapat izin EUA.

Ada sejumlah kelompok prioritas yang ditetapkan sebagai penerima vaksin.

Akan tetapi, tidak semua orang bisa dilakukan vaksinasi.

"Untuk vaksinasi tidak semua orang bisa dilakukan. Ada ketentuannya. Yang bisa divaksin melengkapi persyaratan, yaitu orang dewasa yang sehat usia 18 sampai 59 tahun," ucap Kepala Dinas Kesehatan (kadiskes) Riau, Mimi Yuliani Nazir.

Sebelum divaksin, peserta menerima penjelasan serta menandatangani surat persetujuan, serta bersedia mengikuti aturan dan jadwal imunisasi.

Mereka yang tidak bisa diberikan vaksin Sinovac adalah orang yang sudah pernah terpapar Covid-19.

Selain itu, ibu hami dan menyusui, menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah dan penyakit jantung.

"Selain itu, penderita penyakit autoimun (lupus, sjogren, vasculitis). Penderita ginjal, penderita reumatik autoimun, penderita penyakit pencernaan kronis, penderita penyakit hipertiroid, penderita kanker, kelainan darah, defisiensi imun, dan penerima transfusi," kata dia.

Penderita gejala ISPA (batumk, pilek, sesak nafas) dalam tujuh hari terakhir sebelum vaksinasi.

Demikian pula mereka yang menderita diabetes militus, penderita HIV, dan penderita penyakit paru (asma, tuberkolosis).

Adapun mereka yang memiliki gangguan psikomatis Mimi menjelaskan risiko yang terjadi adalah respon stress sebelum, saat dan sesudah vaksin.

Stok vaksin

Terkait dengan jumlah vaksin, Menkes Budi mengatakan, pengadaan vaksin Covid-19 akan mencukupi kebutuhan vaksinasi masyarakat Indonesia.

"Saat ini Indonesia sudah memiliki komitmen yang pasti sebanyak 125 juta dosis vaksin dari Sinovac, lalu sebanyak 50 juta dosis dari Astra Zeneca dan 50 juta dosis dari Novavax,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Jumat (7/1/2021).

Sehingga, total ada 225 juta dosis vaksin yang akan disediakan pemerintah.

Sementara itu, Menkes Budi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani formulir pengadaan vaksin dari GAVI Covac Facility.

Dengan penandatanganan ini, maka Indonesia akan mendapatkan 108 juta dosis vaksin gratis dari GAVI.
BPOM masih mengevaluasi data uji klinis

Saat ini, BPOM masih mengevaluasi data-data hasil uji klinis vaksin Covid-19 Sinovac. Targetnya, akan selesai dalam beberapa hari ke depan.

Untuk jaminan khasiat dan keamanannya, BPOM merujuk pada Standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), otoritas regultor obat dari negara lain seperti United States Food and Drug Administration (USFDA) dan Europan Medicines Agency (EMA).

Kelompok prioritas vaksin

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada tiga kelompok yang akan mendapat vaksinasi perdana.

Tiga kelompok itu adalah:

- Pejabat publik pusat dan daerah
- Pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan. Kemudian, pimpinan kunci dari institusi kesehatan di daerah.
- Tokoh agama di daerah.

Kelompok pertama ini diharapkan akan menjadi panutan masyarakat agar tidak ragu mendapatkan vaksin Covid-19.

Menunggu Izin MUI

Terkait kehalalan vaksin, pada hari ini, Jumat (8/1/2021) pukul 14.00 WIB, akan digelar sidang fatwa MUI secara tertutup.

Pada Selasa (5/1/2021), tim auditor MUI telah berhasil melakukan audit lapangan terhadap vaksin Covid-19 Sinovac.

Audit dilakukan sejak vaksin masih berada di Beijing China hingga tiba di Tanah Air dan disimpan di PT Bio Farma, Bandung.

Setelah audit, maka tahap selanjutnya adalah melaporkan kajian pada sidang komisi fatwa.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Raffi Ahmad, BCL, dr Tirta di Daftar Vaksinasi Pertama Covid-19? Ini Kata Kemenkes", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/01/08/12025291/raffi-ahmad-bcl-dr-tirta-di-daftar-vaksinasi-pertama-covid-19-ini-kata?