Tunda Belajar Tatap Muka Awal Tahun 2021, Dr Aswandi sebut Tidak Masalah Kalau Harus ditunda
Dalam hal ini Gubernur Kalbar selaku Ketua Satgas Covid-19 Kalbar masih ingin melihat situasi perkembangan penularan Covid-19 di daerah. Sehingga khus
Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi menunda kegiatan belajar mengajar di sekolah yang rencananya dimulai pada 4 Januari 2021.
Dalam hal ini Gubernur Kalbar selaku Ketua Satgas Covid-19 Kalbar masih ingin melihat situasi perkembangan penularan Covid-19 di daerah. Sehingga khusus Kalbar pembelajaran tatap muka, belum akan dimulai pada 4 Januari 2021.
Berdasarkan data penyebaran Covid-19 di Kalbar per 27 Desember 2020 ada tiga daerah yang berada di zona kuning yakni Sanggau , Mempawah, Kapuas Hulu. Sedangkan 11 daerah lainnya berada di zona oranye.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Pendidikan Provinsi Kalbar, Dr Aswandi mengatakan keputusan yang diambil pemerintah sudah sangat tepat.
Baca juga: Pantau Perkembangan COVID 19, Pemprov Kalbar Tunda Pelaksanaan Belajar Tatap Muka Semester Genap
“Saya kira keputusan yang diambil sudah tepat untuk menunda pembelajaran tatap muka karena aturannya menjaga kesehatan anak yang lebih utama,” ujarnya kepada Tribun Pontianak, Selasa 29 Desember 2020.
Ia mengatakan bahwa untuk Membuka sekolah juga harus melihat zona penyebaran COVID-19 di masing-masing daerah. Kalau dulu harus zona hijau, tapi disusul aturan saat ini zona kuning juga boleh membuka sekolah asalkan sudah dilakukan persiapan-persiapannya yang matang.
“Saya kira tidak masalah karena penundaan ini diputuskan langsung oleh pemerintah dan diskusi bersama orang tua. Pemerintah pusat juga sudah menyerahkan ke Pemda kalau memang masih melihat belum aman saya kira ditunda dua minggu tidak masalah,”ujarnya.
Ia mengatakan apalagi suasana libur akhir tahun masyarakat sangat bebas bepergian kemanapun.
“Saya kira tidak masalah berdasarkan kondisi itu untuk dua minggu ditunda dulu.
Kita harap zona tidak bertambah merah tapi bisa kuning bahkan hijau. Saya kira pemerintah takut juga terjadi sesuatu ditambah lagi virus corona yang bermutasi sudah masuk Kabar yang harus dipantau pemerintah,” ungkapnya.
Baca juga: Larangan WNA Masuk ke Indonesia, Harisson Sebut Perbatasan Kalbar dan Malaysia Masih Ditutup
Ia mengatakan bahwa Faktor disiplin harus diterapkan kalau tidak bisa menerapkan prokes. Sekolah juga harus ikut petunjuk SK menteri yang sudah jelas bahwa tidak boleh masuk menyeluruh harus bertahap.
“Siswa masuk juga harus dibagi beberapa shif tidak boleh seharu penuh dan itu dialkukan terus. Sebelum dibuka sekolah harus mengisi daftar siap dan tidak siap terkait Sarpras kalau sudah siap boleh dicoba bertahap jangan sekaligus,” jelasnya.
Ia mengatakan sekolah dengan pihak orangtua yang paling penting adalah kerjasama karena sering terjadi benturan waktu belajar dirumah saja sering terjadi selisih paham.
“Semua harus bekerjasama saling mendukung tidak boleh saling menyalahkan. Jangan nanti kalau ada kasus corona ribut dan menyalahkan sekolah tidak boleh ini tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (*)
