Pilkada Sintang

Emosi dan Robek Surat Suara, Bawaslu Sintang Proses Pidana Oknum Pemilih  

Bagi masyarakat yang menyaksikan di TPS itu kita butuh partisipasi untuk bersaksi

Editor: Jamadin
kpu.go.id
Pilkada Serentak 2020 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bawaslu sedang mendalami dugaan perusakan surat suara yang terjadi di TPS di Sintang saat pelaksanaan hari pencoblosan pada 9 Desember 2020.

“Sedang kita telusuri, sedang  kita tangani sesuai dengan prosedur, sudah dibahas di Sentra Gakkumdu. Proses klarifikasi terhadap saksi sebagai pemenuhan dua alat bukti kita sedang
lakukan dan tunggu saja hasilnya. Kita butuh kerjasama dari semua pihak,” kata Kordiv
Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kalbar Mohammad, Senin 14 Desember 2020.

Mohammad menambahkan, setiap orang dengan sengaja merusak atau mengganggu maka sanksinya adalah pidana. 

“Bagi masyarakat yang menyaksikan di TPS itu kita butuh partisipasi untuk bersaksi,” tambahnya.

Dipaparkanya, perusakan ataupun perobekan surat suara itu berawal dari salah seorang pemilih yang tidak terima karena ditegur oleh petugas.

Teguran petugas di TPS tersebut lantaran oknum pemilih tersebut hendak mewakili pemilih lainnya
memberikan suara.

Karena tidak terima ditegur, oknum pemilih tersebut pun merusak ataupun merobek surat suara.

Baca juga: JaDI Kalbar Dorong Bawaslu Serius Tangani Perobekan Surat Suara di Pilkada Sintang

“Surat suaranya disobek. Awalnya karena ingin mewakili, tentu KPPS tetap berpedoman pada ketentuan, tidak boleh diwakili. Karena tidak boleh diwakili maka dia mengambil surat suara untuk dirusak, perbuatan itu kita pidanakan,” jelas Mohammad.

“Kita tunggu dua alat bukti, keterangan saksi, karena peristiwa itu terjadi pada 9 Desember, banyak orang yang menyaksikan terkait peristiwa itu, tapi keterangan harus tertulis,” tambahnya.

Selain itu, lanjutnya, jika Sintang juga ada kejadian pada hari H surat suaranya dilubangi, menghilangkan sebagian surat suara dan dinyatakan tidak sah.

“Terkait modus akan kami selidiki. Kenapa bagian surat suara dihilangkan, apakah menandakan bahwa bukti mencoblos salah seorang Paslon, dan untuk menerima bayaran, itu pidana, istilahnya pasca bayar,” kata Mohammad. 

Kapolres Sintang, AKBP Ventie Bernard Musak 
Kapolres Sintang, AKBP Ventie Bernard Musak  

Kapolres Sintang, AKBP Ventie Bernard Musak membenarkan jika ada dugaan pelanggaran perusakan surat suara yang dilakukan oleh oknum pemilih yang dilakukan saat masa pencoblosan
pada 9 Desember lalu.

Menurut Kapolres, dugaan pelanggaran tersebut sudah ditangani oleh Bawaslu Sintang dan Gakkumdu.

“Kerusakan surat suara sudah ditangani oleh Bawaslu. Itu nanti penanganannya kan ada dari Gakkumdu juga sudah menerima laporan. Mudah-mudahan hasil dari temuan ini bisa ditindaklanjuti sampai tuntas,” kata AKBP Ventie Bernard Musak.

Baca juga: Dugaan Perusakan Surat Suara pada Pilkada Sintang, Kapolres: Sudah Ditangani Bawaslu dan Gakkumdu

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved