SOAL LATIHAN PAS PKn Kelas 12 SMA Semester 1 Tahun 2020 Lengkap Kunci Jawaban Soal UAS Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kita dibahas kunci jawaban soal untuk latihan Penilaian Akhir Semester (PAS) maupun Ulangan Akhir Semester (UAS)  materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn/ PPKN) Kelas 12 (XI) SMA Semester 1 tahun 2020.

Soal dan jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Inilah  soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS untuk siswa kelas 12 SMA Pelajaran PKn.

Baca juga: KUNCI JAWABAN Soal Latihan Penilaian Akhir Semester PAS / UAS PKn SMA Kelas 11 Semester 1 Tahun 2020

Baca juga: KUNCI JAWABAN Soal Latihan Ulangan PAS / UAS PKn Semester 1 2020 SMA Kelas 10, Soal Pilihan Ganda

>>>>SOAL DAN JAWABAN PKn KELAS 12 SMA SEMESTER 1

*SOAL PILIHAN GANDA

 A. Berilah Tanda Silang (X) Pada Huruf A, B, C, D dan E pada jawaban yang benar.

1. Ketentuan Keuangan Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republoik Indonesia Tahun 1945 salah satunya pasal 23 D yang berbunyi ....
a. Rancangan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersma DPRdengan memperhatikan pertimbangan DPD.
b. Negara memiliki Bank Sentral
c. Hal - hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang - Undang .
d. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang - Undang.
e. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang- Undang .

Jawaban : B

2. Presiden Republik Indonesia menyusun RAPBN setiap tahun , selaku ......
a. Panglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut.
b. Kepala Negara .
c. Kepala Pemerintahan .
d. Pelaksana Kedaulatan Rakyat .
e. Pemegang Kekuasaan Tertinggi kedaulatan negara.

Jawaban : C

3. Sebelum dilakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada Lembaga Tinggi Negara yang tugasnya memberi pertimbangan kepada Presiden adalah ......
a. Dewan Pertimbangan Agung .
b. Dewan Perwakilan Daerah,
c. Team Sebelas .
d. Staf Ahli .
e. Sekretaris Kabinet .

Jawaban : A

4. Kekuasaan Yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut juga ....
a. kekuasaan Eksaminatif .
b. kekuasaan Federatif .
c. kekuasaan Konsultatif .
d. kekuasaan Eksekutif .
e. kekuasaan Kehakiman .

Jawaban : E

5. John Locke memperkenalkan tiga kekuasaan negara, salah satunya kekuasaan yang fungsinya mengurusi urusan luar negeri , urusan perang dan damai disebut kekuasaan .....
a. Legislatif .
b. Eksekutif .
c. Yudikatif .
d. Federatif .
e. Eksaminatif .

Jawaban : D

6. Yang dimaksud dengan ajaran Trias Politica oleh Monstesquieu ialah ...
a. Legislatif , Federatif , Eksaminatif .
b. Eksekutif , Yudikatif , federatif .
c. Legislatif , Eksekutif , Eksaminatif .
d. Legislatif , Eksekutif , Yudikatif .
e. Legislatif , Eksekutif , Konsultatif .

Jawaban : C

7. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan yang tingkatannya ...
a. diatas undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar.
b. dibawah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang ( PERPU ).
c. diatas Peraturan Pemerintah sejajar dengan Undang - Undang .
d. diatas Undang - Undang terhadap KEPRES.
e. dibawah Undang - Undang terhadap Undang - Undang .

Jawaban : E

8. Lembaga Tinggi Negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final adalah ....
a. Mahkamah Konstitusi .
b. Mahkamah Agung .
c. Kejaksaan Agung .
d. Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilub .
e. Arbitrase

Jawaban : A

9. Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan Lembaga Negara yang anggota - anggotanya berasal dari unsur ABRI , Utusan Daerah adalah ....
a. Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ).
b. Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR ).
c. Mahkamah Agung
d. Dewan Pertimbangan Agung ( DPA ).
e. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ),

Jawaban : B

10. Setelah dilakukan perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga tinggi negara yang kekuasaannya mengontrol setiap kebiakan Pemerintah dan memiliki hak interpelasi , hak angket , hak menyatakan pendapat , adalah ....
a. Mahkamah Konstitusi .
b. Dewan Perwakilan Daerah .
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat .
d. Dewan Perwakilan Rakyat .
e. Komisi Pemilihan Umum.

Jawaban : D

11. Perhatikan data - data dibawah ini
1. amnesti
2. grasi .
3. abolisi .
4. rehabilitasi .
5. kasasai.
Dari data diatas yang merupakan hak prerogatif presiden dengan persetujuan dari DPR adalah nomor ......
a. ( 1 ) , dan ( 2 ).
b. ( 2 ) , dan ( 3 ) .
c. ( 3 ) , dan ( 4 ).
d. ( 1 ) , dan ( 3 ).
e. ( 4 ) , dan ( 5 ).

Jawaban : D

12. Pernyataan yang mencerminkan pemegang kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 sebelum perubahan , adalah ....
a. Presiden adalah penyelenggara Pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR .
b. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
c. Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada DPR.
d. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas .
e. Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan MPR .

Jawaban : E

13. Pemilihan Umum si pemilih memilih tanda gambar partai peserta pemilu, juga mencoblos daftar calon anggota legislatif ,pemilu tersebut menggunakan sistem ....
a. Perwkilan Berimbang .
b. Distrik .
c. Proporsional terbuka.
d. Proporsional tertutup .
e. bertingkat .

Jawaban : C

14. Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR , DPRD Provinsi, DPRD Kab / Kota menggunakan sistem ....
a. bertingkat .
b. proporsional terbuka .
c. proporsional tertutup .
d. distrik.
e. gabunganantara sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang .

Jawaban : B

15. Organisasi Pemerintahan menurut garis vertikal hubungan Pusat dan Daerah dibedakan menjadi dua yaitu ....
a. sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi .
b. sistem desentralisasi dan sistem dekonsentrasi .
c. sistem parlementer dan sistem presidentiil .
d. sistem presidentiil dan sistem quasi parlementer .
e. sistem sentralisasi dan sistem dekonsentrasi

Jawaban : A

16. Mewujudkan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun sebagai mahkluk sosial,tujuan negara menurut pendapat ....
a. Shang Yang .
b. Nicholo Machiavelli .
c. Thomas Aquinas .
d. Plato .
e. Agustinus .

Jawaban : D

17. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke 4 memuat tujuan negara salah satunya “ memajukan kesejahteraan umum , termasuk menganut teori tjuan negara .....
a. teori kekuasaan .
b. teori teokratis .
c. negara polisi .
d. negara hukum .
e. negara welfare state .

Jawaban : E

18. Perhatikan data - data dibawah ini :
1.Negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi .
2 .Negara menyelenggarakan ketertiban hukum .
3. Perlu dibentuk perundang - undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat .
4. Adanya supremacy of law .
5. Negara semata - mata menjaga keamanan dan ketertiban .
Dari data - data diatas yang termasuk ciri - ciri tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah nomor ....
a. ( 1 ) , ( 2 ) , dan ( 3 ).
b. ( 2 ) , ( 3 ) , dan ( 4 ).
c. ( 3 ) , ( 4 ) , dan ( 5 ).
d. ( 1 ) , ( 3 ) .dan ( 5 )’
e. ( 2 ) , ( 4 ) , dan ( 5 ).

Jawaban : D

19. Memposisikan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai kepala Pemerintahan , adalah .....
a. negara kesatuan sistem sentralisasi.
b. menganut sistem pemerintahan Presidentiil
c. menganut sistem pemerintahan Parlementer .
d. menganut Zaken Kabinet .
e. Negara Federasi .

Jawaban : B

20. Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 yang dimaksud Pemerintah Daerah terdiri dari ....
a. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah .
c. Komite Nasional Daerah dan Badan Eksekutif Daerah .
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah .
e. Kepala Daerah dan Perangkat Daerah .

Jawaban : A

21. Dibawah ini yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah
a. urusan pemerintahan bidang fiskal .
b. urusan pemerintahan bidang penanaman modal .
c. urusan pemerintahan bidang agama.
d. urusan pemerintahan bidang yustisi .
e. urusan pemerintahan bidang poloitik luar negeri .

Jawaban : B

22. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain diperlukan syarat ialah ....
a. mempunyai tujuan negara .
b. mempunyai pemerintahan yang stabil .
c. manakala kemerdekaan dan kedaulatan telah mendapatkan pengakuan dari negara lain
d. mempunyai konstitusi
e. mempunyai ideologi .

Jawaban : C

23. Salah satu bukti hubungan internasional yang dijalankan oleh bangsa Indonesia diawal kemerdekaan adalah ...
a. menjadi salah satu negara pendiri organisasi ASEAN .
b. Kerjasama Economi Asia Pasifik ( APEC ).
c. Menjadi anggota GNB
d. mengirimkan TNI menjadi bagian dari misi perdamaian dunia .
e. menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Aasia Afrika .

Jawaban : E

24. Pernyataan Pendirian Politik Luar Negeri Indonesia antara lain berbunyi “ tetapi mestikah kita , bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan megara kita harus memilih antara pro- Rusia atau pro - Amerika ? pernyataan ini disampaikan oleh Pemerintah pada ......
a. tanggal 18 Agustus Tahun 1945 .
b. tanggal 17 - Agustus 1945 .
c. tanggal 28 September Tahun 1950 .
d. tanggal 2 September tahun 1948 .
e. tanggal 18 April tahun 1955

Jawaban : D

25. Landasan Idiil pelaksanaan politik Luar Negeri bebas aktif negara Indonesia adalah ....
a. Pancasila Sila ke 2 .
b. Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 .
c. Ketetapan MPR .
d. Keputusan Presiden .
e. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 11.

Jawaban : A

26. Azas dalam membuat perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal , baik yang bersifat positif maupun negatif disebut azas .......
a. Rebus Sig Stantibus .
b. Pacta Sunt Servanda .
c. Courtesy .
d. Bonafides.
e. Reciprositas .

Jawaban : E

27. Perjanjian Internasional dibedakan menjadi dua Law Making Treaties dan Treaty Contract adalah perjanjian internasional berdasarkan .....
a. jumlah pihak yang mengadakan perjanjian .
b. fungsinya .
c. sifat pelaksanaan .
d. isinya .
e. subyeknya .

Jawaban : B

28. Jika diperhatikan dapat dikatakan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih memperhatikan Trias Politika , tetapi dalam pengertian ....
a. pemisahan kekuasaan .
b. pembagian kekuasaan .
c. pelimpahan kekuasaan .
d. pemerataan kekuasaan
e. penggabungan kekuasaan .

Jawaban : B

29. Pemerintah dalam arti sempit meliputi ...
a. lembaga eksekutif dan legislatif.
b. lembaga eksekutif dan yudikatif .
c. seluruh kekuasaan negara .
d. presiden , wakil presiden , dan para menteri .
e. eksekutif , yudikatif , dan legislatif

Jawaban : D

30. Perhatikan negara-negara dibawah ini:
1. Inggris.
2. Amerika Serikat ,
3. Cina .
4. Malysia .
5. Indonesia .
Dari beberapa negara diatas mana yang menganut sistem pemerintahan Presidentiil ?
a. 2 dan 5 .
b. 2 dan 3 .
c. 3 dan 4 .
d. 4 dan 5 .
e. 1 dan 3

Jawaban : A

31. Pancasila menjamin Hak Asasi Manusia melalui nilai - nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai - nilai Pancasila dapat dikatagorikan menjadi 3 yaitu ...
a. nilai ideal , nilai religius , nilai estetika .
b. nilai ideal , nilai instrumental , nilai praksis .
c. niali ideal , nilai praksis , nilai religius .
d. nilai instrumental , nilai praksis , nilai sosial .
e. nilai ideal , nilai instrumental , nilai keindahan .

Jawaban : B

32. Nilai - nilai Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945termasuk dalam nilai ..
a. nilai sosial .
b. nilai praktis .
c. nilai ideal .
d. nilai instrumental .
e. nilai religius .

Jawaban : C

33. Sekumpulan gagasan, ide, keyakinan , kepercayaan dan cita -cita yang menyeluruh dan sistimatis dalam bidang politik disebut ....
a. ideologi.
b. cita - cita .
c. pandangan hidup .
d. prinsip .
e. paradigma .

Jawaban : A

34. Berikut adalah bukti bahwa Pancasila adalh ideologi terbuka , kecuali .....
a. merupakan cita - cita yang hidup dalam mayarakat .
b. hasil musyawarah dankonsensus masyarakat .
c. isinya operasional .
d. bersifat dinamis dan reformis .
e. memiliki dimensi idealistis , normatif , dan realistis .

Jawaban : C

35. Berikut adalah fungsi dari suatu ideologi dalam kehidupan manusia kecuali ...
a. pedoman untuk berfikir , melangkah , bertindak .
b. pemberi motivasi dalam mencapai tujuan .
c. dasar menghadapi dan menyelesaikan masalah .
d. pegangan hidup .
e. keyakinan .

Jawaban : E

36. Mengaukui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfatannya oleh negara , merupakan hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan Pancasila Sila ....
a. Sila keadilan Sosial .
b. Sila kerakyatan .
c. Sila Persatuan .
d. Sila Kemanusiaan .
e. Sila Ketuhanan .

Jawaban : A

37. Hak Asasi Manusia dalam nilai Instrumental salah satunya UU Nomor 26 tahun 2000 mengatur tentang ....
a. Piagam HAM .
b. Pengadilan HAM .
c. KOMNAS HAM .
d. Hak Asasi Manusia .
e. Kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi .

Jawaban : B

38. Nilai yang merupakan eksplisit , penjabaran , lebih lanjut dari nilai - nilai dasar dalam rangka pelaksanaan nilai - nilai dasar Pancasila adalah ...
a. nilai dasar .
b. nilai praktis .
c. nilai sosial .
d. nilai rohaniah .
e. nilai instrumental .

Jawaban : E

39. Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya ideologi yang mau menerima perubahan pada nilai ....
a. Sila Pertama Pancasila .
b. Sila kedua Pancasila .
c. instrumen dan praksis .
d. nilai rohaniah .
e. nilai instrumental .

Jawaban : C

40. Pancasila sebagai ideologi terbuka , nilai - nilainya telah hidup dan berkembang sejak ...
a. 17 Agustus 1945 .
b. dijajah Belanda .
c. sidang I BPUPKI
d. Manusia ada .
e. 18 Agustus 1945 .

Jawaban : D

41. Nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem , khusus pada nilai yang terkandung dalam sila kedua ialah ....
a. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
b. menjunjung tinggi HAM .
c. demokratis .
d. kekeluargaan .
e. Bhinneka Tunggal Ika .

Jawaban : D

42. Pancasila sebagai Dasar Negara dipergunakan untuk ...
a. menentukan tujuan negara .
b. menyusun program - program pembangunan .
c. dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara .
d. landasn kehidupan berbangsa dan bernegara .
e. dasar membuat peraturan perundang - undangan .

Jawaban : C

43. Sebelum berlakunya UU RI Nomor 26 Tahun 2000 kasus pelanggaran HAM berat diperiksa dan diselesaikan di ....
a. Mahkamah Militer .
b. Mahkamah Agung .
c. Pengadilan Negeri .
d. KOMNAS HAM .
e. Pengadilan HAM ad hoc

Jawaban : E

44. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya , disebut ....
a. negara sekuler .
b. negara netral .
c. negara nonblok .
d. Unwillingness State .
e. Welfare State .

Jawaban : D

45. Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputus perkaranya disbut azas ....
a. nebus in idem .
b. pacta sunt servanda .
c. rebus sic stantibus .
d. inadmissible .
e. admissible .

Jawaban : A

46. Pelanggaran HAM Internasional salah satunya berbentuk pembunuhan adalah pelanggaran HAM dalam kategori .....
a. kejahatan genosida.
b. invasi .
c. kejahatan perang .
d. agresi .
e. kejahatan melawan kemanusiaan .

Jawaban : E

47. Korl Donitz dari Jerman , Hideki Tojo dari Jepang , Saddam Hussein dari Irak telah diadili oleh Pengadilan Internasional karena melanggar HAM dalam kategori ....
a. The Crime of Genocide .
b. Crime Againts Humanity .
c. The Crime of Aggression .
d. War Crime .
e. Kejahatan melawan kemanusiaan .

Jawaban : D

48. Ketentuan konstitusional Keuangan Negara sebagai mana diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
a. pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang - undang .
b. macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang - undang.
c. Negara memiliki suatu Bank Sentral .
d. RAPBN di ajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR.
e. Hal - hal lain mengenai keuangan Negara diatur dengan undang - undang .

Jawaban : D

49. Lembaga Negara yang kedudukannya tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara , juga tidak sama dengan kementrian negara yang tugasnya menetapkan kebijakan moneter adalah ....
a. Badan Pemeriksa Keuangan .
b. Bank Sentral .
c. Dewan Pertimbangan Presiden .
d. Mahkamah Konstitusi .
e. Bank Syariah .

Jawaban : B

50. Pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh BPK dan hasil dari pemeriksaan itu dilaporkan kepada ......
a. DPR dan DPRD .
b. DPR dan DPD .
c. DPD dan DPRD .
d. Menteri Keuangan dan Mahkamah Konstitusi .
e. Kepolisian dan Kejaksaan Agung .

Jawaban : A

*Sumber: siswa.adriyan.id

 *Disclaimer: Jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.