Breaking News:

DPRD Kalbar Sosialisasikan Perda Kalbar Nomor 7 Tahun 2019 di Sekadau

Diterima langsung oleh Pjs Bupati Sekadau, Hj. Sri Jumiadatin, sosialisasi Perda tersebut disampaikan langsung oleh anggota DPRD Provinsi Kalbar

Penulis: Marpina Sindika Wulandari | Editor: Zulkifli
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Peserta sosialisi Perda Nomor 7 Tahun 2019 di ruang serbaguna Kantor Bupati Sekadau, Jumat 4 Desember 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat gelar sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup di kantor Bupati Sekadau, Jumat 4 Desember 2020.

Diterima langsung oleh Pjs Bupati Sekadau, Hj. Sri Jumiadatin, sosialisasi Perda tersebut disampaikan langsung oleh anggota DPRD Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno, Muhammad, Ardiansyah, dan Fransiskus Suwondo.

Perda nomor 7 tahun 2019 itu, terdiri dari 26 pasal, terdiri dari 10 Bab.

Perda ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam :

a. Memberikan pedoman dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup
b. Menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.

Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Kalbar Minta Pemprov Lakukan Terobosan dalam Meningkatkan PAD

Martinus Sudarno memaparkan, Perda tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan dalam : 

a. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam
b. Rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup,
c. Rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan
d. Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Serta tercapainya upaya pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan yang terukur pada IKLH minimal dengan predikat baik pada akhir kurun waktu 30 tahun.

"Kita melihat seiring dikeluarkannya ijin kelapa sawit berskala besar dan pertambangan di Kalbar, maka potensi kerusakan lingkungan itu tinggi.

Apalagi ada perusahaan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Maka Perda ini dapat dijadikan pedoman dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup," pungkas Sudarno.

Adapun pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan meliputi,

a. Pencegahan,
b. Penanggulangan dan
c. Pemulihan.

Dalam pelaksanaan, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Hadir dalam sosialisi tersebut OPD di lingkungan Pemkab Sekadau, serta tokoh masyarakat, dan tokoh adat di Kabupaten Sekadau.  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved