Breaking News:

Ditjen PSDKP-KKP Gelar Rakor Dorong Sinergi Pusat dan Daerah Tingkatkan Pengawasan Perikanan

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan meski demikian, tetap diperlukan sinergi antara Pusat dan Daerah dalam rangka pengawasan.

Penulis: Haryanto | Editor: Haryanto
istimewa
RAKOR - Ditjen PSDKP KKP menggelar Rapat Koordinasi Nasional bertema Pengembangan Makanisme dan Penyelarasan Pengawasan Pengendalian IUUF dan Perbaikan Regulasi di Kota Balikpapan, tanggal 30 November hingga 1 Desember 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional bertema Pengembangan Makanisme dan Penyelarasan Pengawasan Pengendalian IUUF dan Perbaikan Regulasi di Kota Balikpapan, tanggal 30 November hingga 1 Desember 2020.

Kegiatan tersebut diikuti jajaran unit kerja PSDKP-KKP, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Dinas Perikanan Kota Balikpapan dan Bontang, anggota Pokmaswas, TNI Angkatan Laut, Polair Polda Kaltim, Unversitas Lambung Mangkurat, Universitas Hasanuddin dan Universitas Mulawarman.

Selain dihadiri peserta yang mengikuti prosedur ketat COVID-19, juga diikuti perwakilan DKP dari Provinsi Sulsel, Sulbar, perwakilan Eselon I lain KKP selaku anggota Tim Teknis Project secara daring.

Rakor yang disiapkan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Ditjen PSDKP-KKP ini membahas dinamika dan tantangan pengawasan di lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teuk Bone, Laut Flores dan Laut Bali.

“Rakor ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka implementasi proyek kerjasama ISLME, kerjasama antara KKP dan FAO dengan pembiayaan dari GEF. Secara umum, proyek ini bertujuan memperkuat kerjasama regional dalam mendukung pengelolaan ISLME yang efektif dan berkelanjutan,” kata Dirjen PSDKP-KKP, Tb Haeru Rahayu dalam rilis yang diterima.

Baca juga: Keran Ekspor Benih Lobster Dibuka, Menteri KKP Edhy Prabowo Sebut untuk Membantu Nelayan Kecil

ISLME yang dimaksudkan Dirjen PSDKP adalah Indonesian Sea Large Marine Ecosystem yang meliputi WPP 712, 713, 714 dan 573 serta bagian utara Timor-Leste yang menjadi lokasi proyek GEF/FAO ISLME.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan forum diskusi bagi instansi pengawasan perikanan di mana ujung tombaknya adalah Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan meski demikian, tetap diperlukan sinergi antara Pusat dan Daerah dalam rangka pengawasan sumber daya perikanan.

“Kami melihat adanya irisan kewenangan pengawasan perikanan sesuai UU 31/2004, tentang perikanan dan diubah dengan UU 45/2009, lalu UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sinergi yang kuat mutlak dibutuhkan dalam pengawasan sumber daya perikanan sesuai kewenangan masing-masing. Perlu upaya kolaborasi dan sinergi dengan melibatkan pemangku kepentingan, baik penegak hukum, tenaga pengawasan, pihak swasta, masyarakat, akademisi dan pihak terkait lainnya,” jelas T.B Rahayu.

“Saya sangat mengharapkan kegiatan ini bisa menjadi sarana kita untuk menyamakan persepsi dalam mengelola isu strategis bidang kelautan dan perikanan. Menjadi pembelajaran bersama atas tantangan permasalahan yang beragam di lapangan. Semoga membawa manfaat yang besar bagi kemajuan sektor perikanan dan kelautan,” ucapnya.

Sementara itu, National Project Officer, GEF/FAO ISLME Project, Dr Muhammad Lukman menyatakan bahwa, pihaknya bersama KKP telah mendukung pelaksanaan penilaian Ecosystem Approach for Fisheries Management atau EAFM tentang pengelolaan kepiting bakau, kakap dan ikan kerapu di Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved