Dr Alfitra : Kami Ingin KPU-Bawaslu Dipercaya Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DKPP RI, Dr. Alfitra Salamm menginginkan agar KPU-Bawaslu dapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

Maka untuk itu, diungkapkannya, DKPP RI ingin memastikan para penyelenggara merupakan sosok yang berintegritas dan profesional.

Hal ini dikatakannya saat menjadi narasumber ngetren media : ngobrol etika penyelenggara pemilu dengan media di Hotel Golden Tulip Pontianak, Minggu 29 November 2020.

"Kami ingin KPU dan Bawaslu betul-betul dipercaya masyarakat, dan kami tidak ingin KPU Bawaslu menjadi mesin politik kepala daerah," kata Dr. Alfitra Salamm.

Sebelumnya dikatakan dia, Kalbar mempunyai sejarah tersendiri bagi DKPP RI.

"Bagi  DKPP, kepemiluan, Ketapang pernah menjadi legendaris DKPP.

Karena pada 2015 yang dilaporkan ke DKPPjumlah 150 orang lebih. Ketapang membuat sejarah," bebernya.

Baca juga: Umi Sebut Pentingnya Peran Media Dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggara

Termasuk, kata Dr. Alfitra Salamm, karena aduan masyarakat dari Kalbar pula yang membuat satu di antara komisioner KPU RI dipecat.

"Kalbar sudah memberikan kontribusi, pokok perkara sehingga Evi Ginting di pecat.

DKPP menilai ada warga negara di Kalbar yang saat itu bisa duduk, prosesnya sudah baik dan masalahnya ada di KPU RI. Gara-gara Kalbar komisioner KPU RI dipecat," katanya.

Lanjut dikatakan dia, dari awal DKPP berdiri sudah ratusan penyelenggara pemilu seluruh Indonesia dipecat.

"Dari 2012 DKPP berdiri hampir 600 orang dipecat di seluruh Indonesia, tapi bagi kami pemecatan untuk kehormatan penyelenggara pemilu.

Kami ingin penyelenggara mempunyai integritas dan etika," jelasnya.

Namun, dikatakannya, jika pun penyelenggara tersebut tidak salah, pihaknya akan merehabilitasi nama baik penyelenggara yang dilaporkan.