TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisi Informasi (KI) Kalimantan Barat mengumumkan Penganugerahan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalbar tahun 2020, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu 25 November 2020.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, H Ria Norsan menyampaikan bahwa keterbukaan
informasi merupakan kebutuhan bagi setiap orang dan menjadi hal penting bagi ketahanan nasional.

Keterbukaan informasi merupakan ciri penting bagi setiap negara.

Maka dari itu memberi informais kepada publik adalah sebuah keharusan.

“Kita setiap tahun mengadakan penilaian terhadap Keterbukaan Informasi Publik di provinsi dan juga nasional.

Kalbar juga di undang ditingkat nasional namun karena kondisi covid-19 maka dilakukan secara webinar siang ini,” ujar Wagub Kalbar.

Baca juga: Pemprov Kalbar akan Bantu Pembangunan Laboratorium di Kota Singkawang Senilai Rp 1 Miliar

Ia mengatakan terkait dengan keterbukaan informasi publik tahun ini ada peningkatan.

Sedangkan yang berada di zona hitam untuk Pemkab dan OPD sudah tidak ada lagi, namun yang masih ada di BUMD yang tidak mengembalikan formulir penilaian.

Ia menegaskan Keterbukaan informasi sangat penting sekali.

Karena sekarang masyarakat sangat memerlukan informasi dari pemerintah daerah maupun OPD masing- masing.

“Contoh di Disdik kalau orangtua mau memasukan anaknya ke sekolah tentu perlu informasinya terkait zonasi sekolah tersebut yang sesuai.

Jadi itu merupakan informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Apalagi hal lainnya seperti pelayanan terpadu PTSP harus selalu memberikan informasi terkait persyarakatan layanan melalui informasi secara online.