Dr Reisa Brotoasmoro Ungkap Biaya Pengobatan Covid Capai Rp 184 Juta

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selama masa pandemi Covid-19, masyarakat diminta menjaga diri dan lebih mengutamakan upaya pencegahan dari terpapar penyakit.

Pasalnya, upaya pencegahan lebih murah ketimbang mengobati yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Juru Bicara Pemerintah dr Reisa Brotoasmoro pun menunjukkan bukti, ada pasien yang berobat Covid-19 di satu rumah sakit swasta, harus mengeluarkan biaya mencapai Rp 600juta.

Baca juga: Pemkab Ketapang Kedepankan Sanksi Administrasi dan Sosial bagi Pelanggar Prokes

"Jangan sekali-sekali kita menganggap enteng Covid-19. Dampaknya sangat fatal dan merugikan, baik secara psikologis, apalagi ekonomis," ujarnya dalam dialog bertajuk "Perhitungan Rugi-Rugi Kena Penyakit" yang disiarkan melalui daring, Senin (16/11/2020).

Dalam dialog tersebut, hadir Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof. dr Hasbullah Thabrany.

Baca juga: SHIO 2020 - Peruntungan Shio Besok Rabu 18 November 2020 Shio Ayam & Kerbau Beruntung, Cek Shio Kamu

Dari hasil studi yang dilakukannya, biaya perawatan pasien Covid-19 menelan biaya hingga ratusan juta rupiah. Dan besaran biaya perawatan juga tergantung seberapa banyak penyakit-penyakit penyerta yang dimiliki.

"Dari kajian yang saya survei di 9 provinsi, yang tertinggi (biaya Covid-19) Rp 446 juta, rata-rata Rp184 juta, dan rata-rata masa perawatannya selama 16 hari," ungkapnya.

Baca juga: FAKTA Daniel Mananta dan BCL Out dari Indonesian Idol - Dari Alasan hingga Digantikan Rossa dan Boy

Hasbullah menambahkan, rata-rata masa perawatan 15,4 hari dan masa perawatan 194 hari di rumah sakit. Biaya yang dikeluarkan ini belum termasuk kehilangan pendapatan seseorang karena tidak bisa bekerja. Termasuk beban psikologis yang diderita pasien tersebut.

Sayangnya masyarakat, banyak yang tidak memahami, bahwa selama masa pandemi Covid-19 ini, pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit ditanggung negara biayanya melalui APBN.

Baca juga: MAIA Estianty Bikin Ari Lasso Mati Kutu, Anang Hermansyah Tiba-tiba Ngaku Diselingkuhi?

Dalam penanganan pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional, negara harus mengeluarkan biaya APBN sebesar lebih dari Rp800 triliun.

"Kalau kita disiplin, kalau kasusnya sedikit, uang negara yang habis kan sedikit. Karena uang negara itu kan uang kita semua," imbuhnya.

Menurutnya lagi, biaya sebesar itu harusnya tidak perlu jika masyarakat disiplin menerapkan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Masyarakat Indonesia bisa mencontoh negara-negara di Asia yang disiplin protokol kesehatan seperti Cina, Taiwan, Thailand, Korea dan lainnya yang mengalami penurunan penambahan kasus.

Baca juga: PROMO KFC Terbaru November 2020, Voucher Beli 1 Gratis 1 Super Besar hingga 7 Potong Ayam Diskon 50%

Untuk penerapan 3M modalnya hanya membeli masker. Satu masker cukup murah tidak sampai Rp 5 ribu.

Baca juga: PBNU Ajak Masyarakat dan Umat Islam Tidak Mudah Terprovokasi Pihak yang Ingin Memecah Belah Bangsa

"Tetapi kalau kita kena, penghasilan kita satu hari Rp100 ribu, jika dirawat selama 15 hari, malah hilang Rp1,5 juta. Mending kita disiplin. Ini bagian yang mesti kita berpikir panjang," lanjutnya.

Baca juga: Resmikan SPN Baru di Singkawang, Sutarmidji: Siswa Bintara Patut Bangga 

Ia juga menyayangkan beberapa hari belakangan terjadi kegiatan yang mengundang kerumunan dilakukan tokoh masyarakat Habib Rizieq Shihab di Jakarta.

Kegiatan itu bisa menjadi mahal, jika ada 10 orang yang hadir terkena Covid-19. Jika dikalikan, rata-rata biaya perawatan Rp184 juta dikalikan 10 orang.

"Kan menghabiskan (biaya perawatan) Rp1,8 miliar, itu kalau 10 orang. Kan mendingan dipakai membangun masjid daripada dipakai untuk mengobati," ujarnya.

Bahkan kalau ada yang meninggal, jika ia kepala keluarga, siapa yang akan menanggung anak dan istrinya.

Baca juga: Resmikan SPN Baru di Singkawang, Sutarmidji: Siswa Bintara Patut Bangga 

Karenanya jika masyarakat ingin mendatangi kegiatan yang berpotensi kerumunan, sebaiknya dipikirkan lagi dan tidak mengikuti hawa nafsunya ingin berkumpul.

Masalah pencegahan, menurut Hasbullah juga sejalan dengan ajaran agama apapun.

Bagi yang beragama Islam, bisa belajar dari surat Al Kahfi. Pada sejarah Nabi Harun dan Nabi Musa yang rela merusak perahunya sehingga tidak diambil para perampok.

Baca juga: Paritrana Award 2020 Digelar, BP Jamsostek Imbau Pemda Dukung Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

"Lebih baik rusak sedikit, itu kan cost-nya. Kalau kita imunisasi, itu biaya imunisasi, korban dikit tetapi akhirnya selamat nanti. Jadi itu hitungan cost benefit yang sudah ada," jelasnya.

Terkait vaksin Covid-19 nantinya, ia meminta masyarakat bersabar. Bagi masyarakat yang tidak mampu, memang pantas, wajib dibantu. Tetapi bagi yang mampu lebih baik membeli secara mandiri. "Jangan semua orang minta dibayarin. Bagi yang mampu, janganlah, malu-maluin aja," katanya.

Baca juga: Kolaborasi Telkomsel dan Gojek Perkuat Ekonomi Digital Indonesia

Vaksinasi juga bertujuan agar masyarakat yang mendapatkan vaksin, tidak akan menularkan kepada orang lain. Karena dengan vaksinasi, masyarakat tidak akan tertular dan tidak menularkan kepada orang lain. Ketika vaksin sudah disediakan pemerintah ia meminta masyarakat mematuhi.

Vaksin memiliki efektivitas mencapai 90%, artinya dari 10 orang yang divaksinasi, 9 orang tidak terkena penyakit Covid-19. Satu orang yang mungkin terkena Covid-19, tidak sampai jadi penyakit. Bahkan ditambah penerapan 3M, maka masyarakat dapat terlindungi. "Kalau terus kita jaga bersama-sama, Insya Allah dari 1000 orang cuma 1 yang sakit," kata Hasbullah.

Catatan Redaksi: Bersama-kita lawan virus corona. Tribunpontianak.co.id mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M (Wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dengan sabun, dan wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul https://www.tribunnews.com/corona/2020/11/17/presiden-jokowisaya-siap-kalau-diputuskan-pertama-disuntik-vaksin-corona