Breaking News:

Kritik Bappenas, Subhan: Jawa Sentrisnya Sangat Kental

Kami masyarakat Kalbar juga menuntut pajak bagi hasil khususnya sawit, ini jawa sentrisnya sangat kental,

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, H Subhan Nur saat diwawancarai awak media. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Subhan Nur mengkritik Kementrian Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) terhadap perencanaan pembangunan yang dinilai jawa sentris.

Hal ini diungkapkan legislator asal Sambas ini usai mengikuti Musrenbang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023 melalui video conference, Jumat 13 November 2020.

"Sinergisitas program antara RPJMN dan RPJMD harus matching. Kita mengkritisi Bappenas tentang pertambangan dan perkebunan di Kalbar yang menghasilkan banyak masukan untuk negara, namun korelasinya tidak sesuai dengan daerah, dibuktikan dengan tingkat kemiskinan di Kalbar tinggi, 7 persen. Artinya yang dikatakan Bappenas tidak sesuai dengan realita dilapangan," kata Subhan Nur.

"Kami masyarakat Kalbar juga menuntut pajak bagi hasil khususnya sawit, ini jawa sentrisnya sangat kental, jangan sampai memunculkan disintegrasi kedepan karena aspek keadilan, sila kelima Pancasila sebagai landasan hukum tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah pusat," tambah politisi NasDem ini.

Baca juga: Penyerapan APBD Perubahan Ketapang Tahun 2020 Dinilai Lamban

Selain itu, Subhan juga mengkritik terkait program strategis nasional yakni kawasan Temajuk Sambas untuk pariwisata nasional yang menurutnya, aspek kepedulian pusat jauh dari harapan.

"Dalam masalah kesiapan energi, bagaimana investor mau masuk, listrik saja hanya ada setengah hari dinikmati masyarakat, sinyal juga bermasalah, begitu juga dengan penetapan kawasan perbatasan. Bagaimana masyarakat mau dibangun jika program sertifikat gratis tidak berjalan karena hampir semua daerah perbatasan masih banyak kawasan hutan lindung," tutur Subhan.

Hal tersebut, dikatakan Subhan Nur, mestinya menjadi evaluasi kedepan pihak terkait.

"Perlu aspek keadilan, jangan sampai dibilang NKRI harga mati namun tidak ada penyelesaian aspek kemakmuran yang dimana SDA dikeruk untuk kepentingan pusat," terangnya.

Menurutnya pula, semestinya tingkat kemiskinan Kalbar rendah jika memang pembangunan dan keadilan untuk kemakmuran masyarakat benar-benar terjadi. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved