DPRD Kota Pontianak Siap Kawal Polemik Status Administrasi Warga Perumnas IV

Kendati demikian, Satar memberikan penjelasan bahwa di DPRD Kota Pontianak bukanlah lembaga atau institusi yang bisa memberikan keputusan secara pasti

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ HAMDAN
Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyatakan komitmennya sebagai anggota DPRD dapil Pontianak Timur dan Ketua DPRD Kota Pontianak untuk mengawal polemik status administrasi para warga Perumnas IV yang telah terjadi bertahun-tahun.

“Kami siap mengawal seperti apa prosesnya, karena memang secara kondisi geografis dan historis bahwa daerah perumnas IV merupakan wilayah kota Pontianak, perumnas IV dan Kota Pontianak neh diibaratkan macam nadi dengan leher, sangat dekat sekali,” ujarnya saat memberikan tanggapan dengan warga perumnas di Ruang Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu 11 November 2020.

Kendati demikian, Satar memberikan penjelasan bahwa di DPRD Kota Pontianak bukanlah lembaga atau institusi yang bisa memberikan keputusan secara pasti.

Akan tetapi berkomitmen untuk dapat turut mengawal agar polemik perumnas IV dapat segera tuntas.

Baca juga: Perumnas IV Masuk Wilayah Kubu Raya, Pemkot Akan Bentuk Tim Kajian

“Harga mati Perum 4 jadi administrasi dari Pemerintah Kota Pontianak,” ujarnya.

Dirinya mengatakan bahwa pemerintah kota Pontianak sudah sangat membuka diri bahwa seluruh administrasi kependudukan dan program-program pembangunan kepada warga perumnas.

“Saya sudah berkoordinasi dengan pak wali, bahwa beliau sangat memberikan perhatian serius agar perumnas IV tetap masuk ke dalam administrasi kota Pontianak. Bahkan pemkot juga akan membentuk tim kajian, saya pikir upaya konkrit dari Pemkot,” ujarnya.

“Kembali lagi semua harus melewati prosedur, tidak bisa asal-asal,” ujarnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved