Pengelolaan Hasil Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang PLBN Diserah Terimakan

Sekretaris Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR, Tri Iskandar menyampaikan bahwa Sesuai dengan Inpres nomor 6 tahun 2015, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Kalbar, Pertama adalah PLBN Terpadu Entikong, PLBN Terpadu Aruk dan PLBN Terpadu Badau.

"Ketiga PLBN beserta sarana dan prasarana penunjang ini dibangun dalam rentan waktu lima tahun anggaran dimulai sejak tahun 2015 dan diselesaikan di tahun 2020 ini. Pembangunan telah dilaksanakan dengan ketelitian dan keandalan dari segi teknis dan teknologi agar PLBN dapat berfungsi secara optimal,"katanya.

Dan di tahun ini juga sesuai dengan instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Terpadu dan sarana penunjang dikawasan perbatasan, maka Kementrian PUPR mendapatkan amanat pembangunan PLBN Terpadu didua lokasi yang akan dibangun yaitu PLBN Terpadu Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan PLBN Terpadu Sei Kilik Kabupaten Sintang.

"Pembangunan fisik PLBN Terpadu Jagoi Babang akan mulai kita bangun di bulan November tahun 2020, Sedangkan untuk PLBN Terpadu Sei Kilik direncanakan akan kita bangun tahun 2021,"ujarnya.

Terkait dengan bangunan yang sudah dibangun, Kami sangat mengharapkan bisa segera dimanfaatkan untuk kepentingan umum terutama untuk area-area komersial seperti pasar perbatasan dan lain sebagainya.

"Untuk itu kami mengimbau dan kiranya kepada pengguna agar dapat segera memanfaatkan aset-aset yang sudah terbangun dengan sebaik-baiknya,"tuturnya.

Dikatakanya, pembangunan kawasan perbatasan memerlukan dukungan dari seluruh pihak baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.

Kepada instansi-instansi pengguna barang saya menitipkan aset negara yang telah dibangun dikawasan perbatasan ini, dan dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

"Saya berpesan kepada Kepala Balai untuk segera dilakukan serah terima aset. Aset yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR secepatnya dapat diserah kelolakan untuk dimanfaatkan sesuau dengan
tujuannya. Artinya kita harapkan juga tahun ini akan kita serahkan aset ini kepada BNPP untuk dijadikan aset BNPP didalam pengelolaan terhadap tugas dan fungsinya masing-masing,"ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP, Robert Simbolon menyampaikan bahwa kita harus mendahulukan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara ekonomi bisa bertumbuh dan berkembang.

"Termasuk nanti pengelolaan bangunan yang memang bisa dikerjasamakan ya kita kerjasamakan dengan masyarakat. Artinya kehadiran PLBN ini justru memperkuat masyarakat dalam sektor ekonomi,"ujarnya.

Terkait teknisnya, lanjutnya akan kami dalami terus dengan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dan jajaran Pemprov Kalbar.

Ia menegaskan kehadiran kawasan PLBN yang semakin paripurna ini harus memberikan efek Penguatan Pemda Sanggau dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Jangan sampai kita membangun PLBN dengan pada saat yang sama mengisolasi Pemda, Tidak boleh. Jangan Pemda setempat malah terisolasi, tidak boleh. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman, staf saya yang berkerja disini selalu usahakan mencari peluang untuk melibatkan Pemda didalam mengelola kawasan PLBN,"pungkasnya. (*)