Kunjungan Kerja ke BPS, Sukiryanto Minta Pemerintah Tegas Sanksi Perusahaan yang Tidak Mau Disensus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPD RI Dapil Kalbar, H Sukiryanto meminta pemerintah tegas untuk mensanksi perusahaan yang tidak mau untuk di sensus.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komite IV DPD RI ini saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar.

Kunker Ketua IKBM ini juga dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Pelaksanaan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Realisasi Sensus Penduduk Tahun 2020 dan Program Satu Data Indonesia untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di daerah.

Baca juga: Cara Cek Petugas Sensus Resmi atau Gadungan yang Datang ke Rumah saat Sensus Penduduk Wawancara 2020

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Moh. Wahyu Yulianto mengungkapkan jika petugasnya masih mengalami kesulitan saat meminta data kepada perusahaan yang berskala besar. 

Bahkan, kata dia, petugas BPS yang notabene wakil pemerintah hanya bisa sampai di pos sekurity

"Kendala di perusahaan besar itu, mereka tidak mau dimintai data. Karena status mereka hanya cabang sedangkan kebijakan keuangan dan lainnya ada di pusat," kata Moh. Wahyu Yulianto.

Padahal, lanjutnya, sensus digelar guna memetakan perekonomian di daerah. Jadi masyarakat, pelaku usaha dan perusahaan diharapkan lebih terbuka untuk kepentingan tersebut. 

"Sejauh ini ada sekitar sepuluh perusahaan yang keberatan untuk di sensus," katanya.

Ada pula perusahaan yang sulit dimintai data karena masih berpikiran bahwa sensus berkaitan dengan nominal pajak.

Atas hal tersebut, H Sukiryanto meminta agar perusahaan mestinya terbuka untuk sensus.

"Seharusnya para pengusaha tak perlu takut disurvei karena kerahasiaan responden dijamin oleh undang-undang. Jadi data perusahaan tidak akan dipublikasikan ke publik," ujar Sukiryanto, Senin 26 Oktober 2020.

Baca juga: Bank Mandiri Pontianak Capai Target Penyaluran PEN, Sukiryanto: Yang Terdampak Bisa Terbantu

Menurutnya, data yang telah dihasilkan oleh BPS nanti bisa dimanfaatkan pengusaha untuk peningkatan bisnisnya. Semisal untuk ekspansi atau pengembangan produk yang cocok di masyarakat.

Jika menolak berpartisipasi, maka sanksi terberat pidana menanti karena dianggap telah melanggar amanat Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997.

"Ikut serta dalam Sensus adalah kewajiban karena ada dalam UU. Di UU Nomor 16 Tahun 1997, BPS harus melaksanakan tiga sensus besar, yakni Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi," ujarnya.
"Ini kewajiban menurut UU, tidak boleh ditolak‎ karena itu melanggar UU. Siapapun tidak boleh menolak untuk disensus," tegas Sukiryanto. 

Ada beberapa perusahaan yang menolak untuk berpartisipasi, salah satunya perusahaan besar yang bergerak di bidang pertambangan yakni PT. Well Harvest Winning (WHW). 

Hal ini sangat disayangkan karna WHW merupakan perusahaan yang terbesar di kalimantan barat, yang telah memberikan kehidupan kepada rakyat kalimantan barat dengan menyerap sekitar lebih dari 2900 tenaga pekerja.

Pada kunjungan kerja kali ini, Ketua Komite IV DPD RI dan BPS Kalimantan Barat juga membahas mengenai Sensus Penduduk 2020 di tengah Pandemi.

Sampai dengan 29 Mei 2020 jumlah penduduk yang telah berpartisipasi pada Sensus Penduduk Online sebanyak 531.547 atau 10,41 persen dari total penduduk Kalbar dan 132.834 Keluarga atau 8,87 persen dari total Keluarga telah berpartisipasi pada Sensus Penduduk Online.

Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto mengapresiasi langkah Badan Pusat Statistik provinsi Kalimantan Barat yang melakukan sensus penduduk 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. 

Menurutnya, ketersediaan data penduduk sangat strategis dalam menentukan setiap proses kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah.

“Sensus penduduk merupakan program nasional yang harus didukung bersama, hanya saja di masa pandemi ini protokol kesehatan harus tetap menjadi hal utama yang harus didahulukan,” ujar Sukiryanto.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Moh. Wahyu Yulianto mengatakan, para petugas BPS dalam menjalankan aktivitasnya menjamin kondisi kesehatannya. 

Tak hanya itu, BPS juga melakukan penerapan protokol kesehatan Covid-19 saat mengujungi rumah-rumah warga.

Petugas sensus pada saat ke lapangan wajib menggunakan APD berupa masker, hand sanitizer, pelindung wajah atau face shield, sarung tangan plastik. 

Petugas juga diharuskan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter, melakukan interaksi dengan responden di tempat terbuka, dan tidak melibatkan anak-anak atau lansia dan tidak berkerumun. 

Selain itu, calon petugas sensus juga harus melakukan rapid test sebelum diterima menjadi Petugas Sensus. 

Selain itu untuk untuk wilayah zona merah atau wilayah lockdown menggunakan manajemen lapangan SP2020 di Zona Khusus. 

Untuk wilayah DOPU dan Non DOPU di Zona Khusus verifikasi lapangan dilakukan tanpa ketuk pintu bersama ketua/pengurus SLS menggunakan DP dan Pendataan Penduduk menggunakan C1 tidak dilakukan di wilayah DOPU Zona Khusus.

Lebih lanjut Sukiryanto berharap, kedepan sistem database kependudukan harus terintegrasi dengan seluruh stakholder yang terkait, sehingga sistem verifikasi data lebih akurat dan terjaga keamanannnya.

“Basis data itu merupakan fundamental untuk kesuksesan suatu pelayanan dan kebijakan pemerintah daerah. Kalau data kacau, keputusan selanjutnya pasti kacau,” kata Sukiryanto.

Hal itu sebagaimana yang telah tertera berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39 tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia yang dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata keloa data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.