Breaking News:

Badan Kehormatan DPRD Kalbar: Mesti Dibedakan Mana Reses dan Mana Kampanye

Tapi didalam kampanye, lanjutnya, memang dilarang menggunakan fasilitas negara, karena itu harus dibedakan apa itu reses, dan saat kampanye.

TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalbar, Michael Yan Sri Widodo. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalbar, Michael Yan Sri Widodo memastikan jika anggota DPRD Provinsi Kalbar yang melaksanakan reses tidak melakukan kampanye untuk paslon yang pilkada di tujuh Kabupaten.

"Sampai saat ini tidak ada laporan masyarakat jika anggota DPRD menggunakan reses untuk kampanye, saya juga melihat, tidak ada, jadi kalau reses masih murni pertemuan reses," katanya, Senin 26 Oktober 2020.

Walaupun memang, kata Michael Yan, sampai saat ini tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang reses, yang diatur ialah moral, etik, dan peraturan tata tertib yang dilanggar.

Tapi didalam kampanye, lanjutnya, memang dilarang menggunakan fasilitas negara, karena itu harus dibedakan apa itu reses, dan saat kampanye.

"Kalau disaat dia melakukan pertemuan yang dibiayai oleh negara artinya pertemuan resmi saat reses dia tidak berkampanye, tapi di luar pertemuan resmi yang dibiayai negara sebagai individu, anggota DPR dan petugas partai, dia boleh kampanye," katanya.

"Yang dilarang adalah menggunakan fasilitas negara, seperti gedung pemerintah, sekolah, rumah sakit dan sejenisnya, jadi harus dibedakan mana kegiatan reses yang dibiayai negara dan mana kegiatan yang dimana dia kampanye," tambah politisi NasDem ini.

Baca juga: DPRD Singkawang Gelar Rapat Paripurna Bahas RAPBD 2021

Tatib DPRD, lanjut legislator dapil Kota Pontianak ini, tidak mengatur tentang reses tentang pilkada. Namun lebih kepada Peraturan Bawaslu, KPU, atau peraturan lain kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

"Kita sebagai anggota DPRD tidak sebatas mematuhi peraturan dalam tatib, tapi kita tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat," pungkasnya. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved