Pemkab dan DPRD Bahas Raperda Keuangan Daerah Kapuas Hulu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Eksikutif (Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu) telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun Anggaran 2020, tentang keuangan daerah, ke Legislatif (DPRD Kapuas Hulu), lewat persidangan paripurna, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Kamis 22 Oktober 2020.

Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kuswandi didampingi wakilnya, yaitu Hairuddin dan Razali, dan hadir Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero, sejumlah anggota DPRD Kapuas Hulu, Forkompimda, SKPD, dan tamu undangan lainnya.

Baca juga: DPRD Kapuas Hulu Gelar Paripurna Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu dari PAN dan Gerindra

Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero menyatakan, raperda yang diajukan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Isi raperda keuangan daerah ini tidak jauh berubah dari aturan sebelumnya. "Hanya ada penekanan agar keuangan itu terstruktur," ujarnya.

Wabup menegaskan Perda Keuangan Daerah adalah kewajiban, karena syarat untuk pengesahan APBD Kapuas Hulu tahun 2021.

"Kalau kita sepakati APBD tanpa raperda pengelolaan keuangan daerah bisa saja dari Pemprov Kalbar menolaknya," ucap Antonius L Ain Pamero.

Antonius menjelaskan, bahwa raperda pengelolaan keuangan daerah tidak ada kaitan dengan upaya percepatan serapan anggaran terkait Covid-19. "Ini tidak ada kaitannya dengan itu, adapun aturan kementerian terkait covid-19 dilakukan secara teknis. Ini fokusnya untuk APBD 2021 itu saja," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kuswandi menuturkan, bahwa pembahasan raperda keuangan daerah akan berlanjut. Agenda sidang paripurna raperda ini selanjutnya adalah tanggapan fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu. "Selanjutnya akan ada tanggapan dari fraksi-fraksi," ungkapnya.