Ada Daerah Lebih Mementingkan Beli Alat USG Dibanding Ventilator, Ini Penjelasan Harisson

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menjelaskan terkait kesediaan alat Ventilator di Rumah Sakit Daerah yang menjadi rujukan penanganan Covid-19 di Kalbar.

Harisson menegaskan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah yang tidak punya alat Ventilator bisa saja disebabkan oleh dua hal. 

Pertama karena RSUD tersebut belum mempunyai Dokter Spesialis Anestesi karena penggunaan alat tersebut menjadi tanggung jawab dan kewenangan dokter ahli bius tersebut. 

Kedua bisa saja Direktur Rumah Sakit yang tidak peka dalam menghadapi atau memitigasi pandemi covid-19 ini.

Baca juga: Harisson: Sintang Boleh Kirim Sampel Swab ke Provinsi Sambil Menunggu Reagen Kit Datang

Harisson menegaskan bahwa sebenarnya Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C harus punya ruang ICU (Intensive Care Unit) atau HCU (High Care Unit). 

“Kalau di ruang ICU tidak punya ventilator sementara di rumah sakit tersebut tersedia dokter spesialis anestesi berarti direktur rumah sakitnya tidak peka dan tidak memikirkan untuk memenuhi kebutuhan ventilator di ruang ICU,”ujarnya kepada Tribun Pontianak, Rabu 21 Oktober 2020.

Harisson mengatakan terkadang Direktur lebih memilih pengadaan alat- alat lain yang belum merupakan prioritas.

Bahkan Harisson sendiri mengetahui ada rumah sakit umum daerah yang lebih memilih membeli Alat USG dari pada membeli Alat Ventilator di era pandemi Covid-19.

Dikatakannya di era pandemi Covid-19 pemerintah daerah sudah diminta untuk melakukan refocusing anggaran. Dimana anggaran itu diharapkan dapat digunakan untuk penanggulangan Covid-19. 

Dalam hal ini dapat digunakan untuk penganggaran pembelian peralatan kesehatan dimana salah satunya adalah ventilator.

Baca juga: Kadinkes Harisson Harap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Untan Tidak Terhenti Terlalu Lama

“Disinilah sebenarnya terdapat kesempatan bagi Direktur untuk memenuhi kebutuhan peralatan ventilator nya,” lanjutnya. 

Harisson menyatakan bahwa tidak pernah menerima permintaan pengadaan alat ventilator untuk RSUD Kabupaten Kota.

Karena memang Rumah Sakit Umum Daerah tahu sebenarnya itu dapat dipenuhi dari anggaran BTT / refocusing masing- masing kabuputan kota.

“Jadi sekali lagi RS umum daerah yang tidak punya ventilator atau non invasif ventilator karena direkturnya tidak peka,” tegas Harisson. 

Selain itu, di rumah sakit tersebut bisa saja karena tidak ada dokter spesialis anastesi sehingga direktur ragu untuk pengadaan alat ventilator.

“Sebab penggunaan ventilator adalah tanggung jawab dokter spesialis anastesi. Ventilator tidak dapat digunakan bila dokter anastesi tidak ada disitu,” ujarnya.

Harisson mengakui Dinas Kesehatan Provinsi tidak menganggarkan pengadaan alat ventilator untuk RSUD Kabupaten Kota karena dalam Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan  (ASPAK) yang diiisi oleh masing- masing Direktur Rumah Sakit tertera bahwa mereka sudah memiliki alat ventilator. 

“Bahkan ada rumah sakit yang mengaku di koran bahwa rumah sakit nya tidak mempunyai alat ventilator, setelah dicek di data ASPAK Rumah Sakit tersebut ternyata tertulis memiliki mempunyai  5 alat ventilator,” ujarnya.

Harisson juga mengakui bahwa hal ini bisa terjadi karena dalam aplikasi ASPAK, Rumah Sakit berupaya untuk mengisi kelengkapan peralatan yang dimiliki agar kelas rumah sakit tersebut dapat memenuhi persyaratan kelas rumah sakit yang diharapkan. 

“Jadi, misalnya rumah sakit tersebut ingin dikategorikan sebagai RSUD tipe C, maka dalam aplikasi ASPAK milik Kemenkes tersebut  Rumah Sakit akan mengisi bahwa persyaratan perlatan rumah sakit tipe C telah mereka penuhi,” pungkas Harisson.