Pemda Ketapang Kembali Raih Predikat WTP, Jadi yang Ke-enam Kali Berturut-turut

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ketapang menerima piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2019 dari Kementerian Keuangan RI di Kantor Bupati Ketapang pada Selasa 20 Oktober 2020.

Penghargaan atas predikat ini pun diharapkan mampu memotivasi semua pihak untuk terus bekerjasama dan bekerja keras guna menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, tertib dan akuntabel.

Penyerahan piagam penghargaan disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar, Edih Mulyadi yang diterima langsung Plt Bupati Ketapang, Suprapto didampingi Pj Sekda Ketapang, Heronimus Tanam dan Kepala BPKAD Ketapang, Alexander Wilyo serta dihadiri seluruh jajaran OPD.

Plt Bupati Ketapang Suprapto dalam kesempatannya mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Keuangan RI yang disampaikan melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar yang telah menyampaikan piagam penghargaan tersebut.

“Terimakasih kami sampaikan atas apresiasi yang telah diberikan kepada Pemda Ketapang terkait opini WTP yang kami raih selama enam kali berturut-turut,” kata Suprapto.

Baca juga: Pengadaan APD untuk Pilkada Ketapang Capai Rp 14,8 Miliar

Suprapto mengutarakan bahwa laporan keuangan Pemda Ketapang tahun 2019 disusun terdiri dari pertama laporan realisasi anggaran, kedua neraca per 31 desember, ketiga laporan operasional, keempat laporan arus kas, kelima laporan saldo anggaran lebih, keenam laporan perubahan ekuitas dan ketujuh catatan atas laporan keuangan.

Ketujuh laporan tersebut telah dilakukan audit terinci oleh BPK RI pada 13 April sampai 20 Mei 2020 lalu.

Yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan dan memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disampaikan secara wajar dalam semua hal yang berprinsip pada kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Hasil dari pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda Ketapang tahun 2019 melalui surat BPK RI nomor 22.B/S-HP/XIX.PNK/06/2020, menyatakan bahwa laporan keuangan diberikan Opini WTP dan hari ini penyerahan piagam Opini WTP merupakan bukti kinerja maksimal Pemda dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang,” jelasnya.

Ia menambahkan, Opini WTP dari BPK RI ini merupakan harapan bersama dan tanggung jawab kepada masyarakat Ketapang sebagai sebuah kewajiban dalam menjalankan tata keloka keuangan daerah yang baik dan akuntabel.

Tentunya pencapaian ini juga telah melalui perjalanan panjang dalam membangun tata kelola keuangan yang benar sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, kedepan seluruh Kepala OPD juga diminta agar berupaya melakukan penyelesaian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan secara maksimal dan berkelanjutan, melakukan penyempurnaan atas sistem pengendalian internal Pemda terhadap temuan BPK.

Selain itu, melakukan penyesuaian semua regulasi serta peningkatan dan penyempurnaan seluruh sistem aplikasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, khususnya dengan telah diberlakukannya peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

“Menjadi kewajiban kita bersama untuk tetap dapat mempertahankan predikat WTP di tahun-tahun mendatang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang Alexander Wilyo menilai penghargaan yang diterima Pemda ini tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Ketapang.