Pengadaan APD untuk Pilkada Ketapang Capai Rp 14,8 Miliar
Dengan dana sebesar itu, KPU Ketapang memastikan seluruh petugas penyelenggara Pilkada kabupaten hingga ke tingkat desa dipastikan sehat dan bebas dar
Penulis: Nur Imam Satria | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Guna memastikan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada 2020 memenuhi protokol kesehatan, KPU Ketapang mengeluarkan dana hingga Rp 14,8 miliar.
Ketua KPU Ketapang Tedi Wahyudin menyebut dana yang diperuntukkan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) termasuk juga biaya rapid tes itu bersumber dari APBN.
Anggaran itu pun dikatakannya diterima dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp 4,8 miliar sementara tahap kedua sebesar Rp 10 miliar.
Dengan dana sebesar itu, KPU Ketapang memastikan seluruh petugas penyelenggara Pilkada kabupaten hingga ke tingkat desa dipastikan sehat dan bebas dari Covid-19.
Bahkan seluruh sarana dan prasarana termasuk logistik juga diharapkan tidak menjadi perantara penularan Covid-19.
Baca juga: Bawaslu Ketapang Akan Uji Kembali DPT, Pastikan Tidak Ada yang Bermasalah
"KPU RI mengelontorkan anggaran untuk kita untuk pengadaan APD. Diawal ini sudah kita laksanakan. Kawan-kawan sudah menggunakan APD secara maksimal ketika mereka berhubungan dengan orang atau dimasa tahapan ini," kata Tedi, Senin 19 Oktober 2020.
Tedi menjelaskan, dana yang pihaknya terima tak hanya digunakan untuk APD namun juga peralatan penunjang protokol kesehatan termasuk biaya rapid tes seluruh penyelenggara hingga ke tingkat desa dan Tempat Pemiilihan Suara (TPS).
"APD ini lengkap dari PPK sampai ke KPPS. Di KPPS ini juga semua dilengkapi APD. Minimal masker, bukan hanya masker, banyak itemnya, dari tong air, tempat sampah sampai ke tisu semua plastik, hingga ke baju hazmat juga disiapkan," jelas Tedi.
Selain itu Tedi mengatakan, pengadaan APD diperuntukkan untuk kebutuhan Pilkada hingga proses pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Ketapang selesai.
"Bulan Oktober September ini semua APD harus kelar. Ini dana khusus untuk APD saja tidak boleh diperuntukkan diluar itu. Kalau pun lebih nanti dananya kita kembalikan anggaran itu," pungkasnya. (*)
