Aksi Tolak Omnibus Law Berjalan Damai, Ini Tuntutan Aliansi Mahasiswa Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) kembali menggelar aksi demonstrasi menolak undang undang Omnibus Law Cipta Kerja di Kantor DPRD Provinsi Kalbar. Selasa 20 Oktober 2020.

Aksi yang digelar sejak siang hingga malam hari itu secara keseluruhan berjalan kondusif dan Damai, walaupun peserta aksi tidak menemui langsung para anggota DPRD Provinsi Kalbar dan hanya melangsungkan aksi demonstrasinya di jalan Ayani Pontianak, didepan kantor DPRD Provinsi Kalbar.

Selama menjalankan aksi, para peserta yang beragama muslim pun tetap Menunaikan sholat Azhar dan Magrib Berjamaah di jalan Ayani, didepan Gedung DPRD Provinsi Kalbar.

Menyikapi peserta yang hendak menunaikan sholat berjamaah, Petugas Polisi pun memberikan suplai air dengan mengerahkan mobil Watercanon.

Baca juga: Wudhu Dengan Watercanon, Peserta Aksi Tolak Omnibus Law di DPRD Kalbar Tunaikan Magrib Berjamaah

M. Ulil Azmi, koordinator aksi menyampaikan, aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa ini merupakan murni aksi untuk membela kepentingan masyarakat tanpa di tunggangi siapapun.

Oleh sebab itu, untuk mencegak adanya aksi anarkis dari penyusup, oknum yang tak bertanggung jawab, pada aksi ini peserta aksi Menggelar demonstrasi dengan cara duduk.

Kemudian, dijelaskannya, bahwa aksi ini sendiri sebagai bentuk aksi penolakan terhadap undang undang Omnibus Law Cipta Kerja, juga sekaligus merupakan refleksi setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Mar'ruf Amin.

"Kita melihat banyak kejadian yang merugikan Kalbar, oleh sebab itu kita membuat takeland "satu tahun Kalbar dirugikan, dan juga kita tetap konsisten menolak undang undang Omnibus Law,"tegasnya.

Terkait undang - undang Omnibus Law, ia menilai banyak di antaranya pasal - pasal karet yang tidak berpihak kemasyarakat, dan setahun pemerintahan Presiden Jokowi Ma'Ruf Amin dirasanya masih belum bisa mengakomodir kepentingan masyarakat Kalbar.

"Hari ini, sumber daya Kalbar di gerus, sedangkan pembangunan manusianya sangat minim,"jelasnya.

Kemudian, iapun mengaku kecewa terhadap anggota DPRD Provinsi Kalbar yang dinilainya hanya menjadi corong partai bukan corong masyarakat.

"Kita sudah tidak percaya dengan anggota DPRD, meraka hanya meneruskan Aspirasi tanpa memiliki sikap yang menggemakan suara rakyat,"ujarnya.

"Jika mereka menolak Omnibus Law, berarti mereka merepresentasikan suara rakyat, tapi kalau mereka menerima, berarti mereka merepresentasikan suara partai,"timpalnya.

Ditegaskannya, sikap aliansi Mahasiswa Kalbar akan terus menolak undang undang Omnibus Law dan meminta presiden untuk menerbitkan Perpu Pembatan Undang Undang tersebut, karena diyakininya Judicial Review tidak relevan untuk membatalkan Undang Undang tersebut. (*)