Breaking News:

Florentinus Anum Ajak Seluruh Instansi Pemerintah Sosialisasi Prinsip dan Substansi UU Cipta Kerja

Mari kita luruskan informasi yang kurang tepat kepada masyarakat. Kita akan secepatnya meminta bahan-bahan yang diperlukan untuk bahan sosialiasi ini

Penulis: Agus Pujianto | Editor: Jamadin
TRIBUN PONTIANAK/ ISTIMEWA
Penjabat Sementara Bupati Sintang, Florentinus Anum dan beserta OPD dan instansi terkait mengikuti video conference tentang sinergisitas kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai penerapan Undang-Undang Cipta Kerja di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu, kemarin. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG - Penjabat Sementara Bupati Sintang, Florentinus Anum mengajak anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sintang untuk bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip dan substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja.

“Sesuai arahan yang disampaikan dalam rapat koordinasi, maka semua kita aparat negara baik itu Pemkab Sintang, TNI, Polri, Kejaksaan, dan instansi vertikal yang terkait dengan undang-undang ini untuk saling membantu melakukan sosialisasi substansi yang krusial kepada masyarakat Kabupaten Sintang,” ujar Florentinus Anum  usai mengikuti video conference tentang sinergisitas kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai penerapan Undang-Undang Cipta Kerja di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu, kemarin.

Dijelaskan Anum, dari seluruh pimpinan lembaga negara sudah memberikan perintah dan arahan kepada jajarannya di provinsi dan kabupaten agar membantu melakukan sosialiasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Baca juga: Soal UU Cipta Kerja, Mahfud MD: Mari Kita Selesaikan Secara Baik-baik

"Mari kita luruskan informasi yang kurang tepat kepada masyarakat. Kita akan secepatnya meminta bahan-bahan yang diperlukan untuk bahan sosialiasi ini. Bahan-bahan yang sudah dijanjikan Bapak Mendagri tadi, penting supaya aparat di daerah juga bisa mempelajari dan memahami Undang-Undang Cipta Kerja ini," jelas Florentinus Anum.

Dalam rakor tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatukan 74 undang-undang tersebut akan segera dibuat aturan turunannya berupa 35 peraturan pemerintah dan 5 peraturan presiden.

“Undang-Undang ini dilatarbelakangi oleh sulitnya mengurus ijin usaha di Indonesia. Dimudahkan disatu sisi, ternyata ada undang-undang lain yang menghambat. Maka muncul gagasan omnibus law, jadi sekarang dibuat satu pintu saja yang awalnya 74 pintu ayat undang-undang," ujar Mahfud.

Omnibus Law kata Mahfud untuk menjawab kondisi angkatan kerja dan pengangguran yang sangat tinggi dan memerlukan dunia usaha dan peluang kerja yang banyak.

Soal adanya banyak naskah yang beredar disebabkan mengakomodir masukan banyak pihak. Sehingga terus diperbaiki dan diprint.

Dimeja saya saja ada 6 naskah yang sudah diubah tapi di tanggalnya beda. "Datang masukan dari banyak pihak, kita ubah, print lagi. Serikat pekerja 63 kali ikut rapat membahas undang-undang ini. Sertifikasi halal bagi produk yang ada di daerah diurus di MUI Provinsi atau Kabupaten,” terang Mahfud MD.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved