Prabowo Subianto Selama 20 Tahun Masuk Daftar Hitam AS, AS Prediksi Indonesia Jatuh ke Tangan China

Diketahui, pada 2000, harian New York Times mengatakan Departemen Luar Negeri AS menolak visa Prabowo Subianto yang pangkat terakhirnya...

Editor: Mirna Tribun
Tribunnews/JEPRIMA
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Prabowo Subianto selama 20 tahun masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat.

Setelah puluhan tahun, tiba-tiba Amerika Serikat mengundang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Tentu saja undangan tersebut membuat banyak pihak yang bertanya-tanya dengan kebijakan Amerika Serikat?

Prabowo Subianto
Prabowo Subianto (TRIBUNNEWS)

Apalagi, masuknya Prabowo dalam daftar hitam didasari atas tuduhan pelanggaran HAM berat selama Orde Baru.

Namun, kini, AS nampaknya harus pura-pura tidak melihat 'buku hitam' tersebut.

Pasalnya, menurut dugaan beberapa pihak, ada sebuah agenda yang sangat besar dibalik undangan tersebut.

Apalagi kunjungan tersebut dilakukan kala pandemi, saat banyak pihak menghindari kontak langsung.

Lalu, apakah kira-kira alasan utama AS mengundang Menhan Prabowo?

Benarkah ini dipicu oleh rencana besar Tiongkok untuk mendirikan pangkalan militer di Indonesia?

Undangan untuk Prabowo Subianto datang langsung dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper.

Undangan itu diterima Prabowo setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dilaporkan memutuskan untuk mengeluarkan visa kepada Prabowo Subianto.

Dilansir dari Tribunnews.com, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana melihat undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper kepada Menhan Prabowo ke AS sebagai bagian dari strategi menghadapi China.

Menhan AS undang Prabowo berkunjung ke Negeri Paman Sam pada 15-19 Oktober 2020.

Menurut Buku Putih Departemen Pertahanan AS disebutkan, China berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia.

"AS melihat hal ini karena kedekatan ekonomi Indonesia terhadap China. Dikhawatirkan ketergantungan ekomomi Indonesia terhadap China akan melemahkan prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif," ujar Rektor Universitas Jenderal A. Yani kepada Tribunnews.com, Minggu (11/10/2020).

Sumber: Tribunnews
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved