Breaking News:

ALASAN Sutarmidji Minta Presiden Cabut Omnibus Law dan Jawaban DPR Sebut UU Cipta Kerja Belum Final

Anggota Baleg mengatakan, belum ada naskah final RUU Cipta Kerja. Masih ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan terhadap draf RUU Cipta Kerja.

Penulis: Syahroni | Editor: Rizky Zulham
GRAFIS TRIBUN PONTIANAK/ANDHIKA PRASETYO
Gubernur Sutarmidji memohon kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu untuk mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengungkapkan alasan dirinya secara tegas meminta Presiden Jokowi mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja yang menuai banyak kritikan.

Sutarmidji meminta agar presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perpu ) untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang telah disahkan di DPR RI.

“Saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnya mengeluarkan Perpu yang menyatakan mencabut Omnibus Law Cipta Kerja,” ucap Sutarmidji saat diwawancarai melalui telepon, Kamis 8 Oktober 2020.

Bukan tanpa alasan Midji mendesak agar Jokowi mencabut UU tersebut, alasannya adalah demi menghindarkan pertentangan ditengah masyarakat.

Ia menegaskan melihat gelombang penolakan yang terjadi diberbagai daerah saat ini tidak mustahil demonstrasi semakin meluas dan membuat situasi semakin kacau.

Menurut Sutarmidji, negara harus menciptakan UU yang baik dan harusnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh serta berkembang ditengah masyarakat.

“Intinya negara harus mendengar suara rakyat, karena suatu UU itu harusnya mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan UU tersebut akan dapat diterima,” tegasnya.

Sutarmidji meminta Omnibus Law harusnya di kaji lebih dalam. Apakah cocok diterapkan atau digunakan dalam negara yang hukumnya kadang belum ada kepastian yang berkeadilan.

“Saya tak ingin pertentangan terkait hal ini menjadikan daerah ini tak kondusif, ditengah pandemi tentunya akan rentan saat ini,” pungkasnya.

Sejak UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020), memang menimbulkan berbagai gejolak.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved