Kadis PPKH Provinsi Kalbar Sebut Stok Cadangan Pangan di Beberapa Wilayah Habis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPPKH) Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Munsif mengatakan bahwa stok beras cadangan pangan di beberapa Kabupaten di Kalbar berada pada posisi nol atau sudah habis.

Ia menyebutkan diantaranya Kabupaten Ketapang, Kapuas Hulu, Melawi dan Singkawang.

Hal tersebut dikatakannya berdasarkan data grafis perkembangan jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah yang di update pada 24 September 2020.

"Dengan itu kami mendorong, agar otoritas di masing-masing kabupaten/kota untuk memberikan komitmennya untuk perkuat cadangan pangan daerah kabupaten/kota masing-masing agar saat terjadi keadaan darurat, bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan lainnya yang berakibat langsung terjadinya potensi krisis atau rawan pangan, Pemda setempat tetap memiliki kemampuan untuk mengatasi dengan cara mengeluarkan cadangan pangannya untuk membantu para warga yang memerlukan," ungkapnya, Sabtu 3 Oktober 2020.

• Jaga Ketahanan Pangan, Ditpolairud Polda Kalbar Budidaya Ikan dan Bercocok Tanam

Cadangan pangan itu dijelaskannya, Pemda bisa mengambil sumber pembiayaan dari APBD dan bisa juga melalui dana reguler di Organisasi Perangkat Daerah atau APBD murni maupun perubahan.

Atau bisa juga melalui keterbukaan peluang melalui pos anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) di setiap masing-masing daerah.

"Pemprov Kalbar melalui Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan pada awal tahun memiliki stok cary over tahun 2019 sebanyak 254 Ton atau 56 persen dari volume cadangan pangan yang diamanatkan Pemerintah Pusat," jelasnya.

Seperti yang telah diamanatkan oleh Permentan nomor 11 tahun 2018 tentang cadangan pangan, Provinsi Kalimantan Barat ditargetkan minimal diangka 485 ton, Kota Pontianak 248 ton hingga yang terkecil di Kabupaten Kapuas Hulu 43 ton.

"Stok per hari ini turun menjadi 94 ton, artinya 163 ton atau 64 persennya telah disalurkan ke berbagai kabupaten sejak Januari sampai September 2020 yang tengah mengalami bencana alam banjir," tambahnya.

Bantuan itu disalurkan lantaran dikatakannya setiap kepala daerah membutuhkan bantuan Gubernur untuk membantu mengatasi kondisi rawan pangan pada warga korban yang terdampak bencana alam.

"Selama 9 bulan terakhir, beberapa kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan bantuan beras dari cadangan pangan pemprov adalah Kabupaten Sambas, Landak, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Kubu Raya, Singkawang dan Ketapang," ungkap Munsif.

Dengan itu, diharapkannya agar setiap masing-masing kepala daerah bisa lebih leluasa merespon cepat atas setiap kejadian bencana alam atau biasa disebut dengan penanganan awal bagi warga yang menjadi korban.

Dikatakannya apabila kejadian bencana alam seperti banjir terus meningkat di setiap Kabupaten, maka bisa diterbitkan status tanggap darurat.

Dengan menjadi status tanggap darurat, tentu harus melalui koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten setempat atau bisa menyurati secara resmi kepada Bulog untuk mengeluarkan cadangan beras Pemerintah melalui APBN yaitu 100 ton setiap Kabupaten/Kota per tahun.

"Gratis untuk logistik bantuan beras ke warga korban maksimal 14 hari, 400 gram perjiwa dengan biaya angkut menjadi tanggung jawab masing-masing Kabupaten/Kota yang telah diatur dalam Permensos Nomor 22 tahun 2019," jelasnya.

• Bupati Citra Sebut Ketersediaan Sembako Cukup Hingga Akhir Tahun