Jemput Paksa Pasien Covid-19 yang Menolak Isolasi Berlaku di Jakarta Mulai Senin 14 September 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, setiap warga DKI Jakarta yang dinyatakan positif Covid-19 harus menjalani isolasi di tempat yang ditentukan pemerintah.

Jika pasien positif Covid-19 di Jakarta menolak menjalani isolasi di tempat yang disediakan pemerintah, maka konsekuensinya akan dijemput paksa petugas dan aparat penegak hukum.

"Bila ada kasus positif yang menolak isolasi di tempat yang telah ditentukan, maka akan dilakukan penjemputan oleh petugas kesehatan bersama aparat penegak hukum," ujar dia dalam konferensi pers, Minggu (13/9/2020).

Anies mengatakan, pemerintah pusat sudah menyediakan fasilitas kesehatan pendukung untuk pasien terpapar Covid-19, baik di Wisma Atlet Kemayoran maupun di tempat lainnya.

Pemberlakuan kewajiban isolasi di tempat yang sudah ditetapkan pemerintah ini akan berlaku mulai Senin, 14 September, besok.

Pemberlakuan ini juga bertepatan dengan ditetapkannya kembali pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) total di Ibu Kota.

• Jadwal MotoGP 2020 & Live Streaming Moto GP Trans7, Hanya Marquez Pesaing Valentino Rossi di Misano

"Jadi mulai besok (Senin), semua yang yang ditemukan positif (Covid-19) diharuskan untuk isolasi secara terkendali di tempat-tempat yang telah ditetapkan," kata Anies.

Anies menekankan bahwa isolasi mandiri di rumah sudah tidak berlaku lagi dan harus dihindari.

Hal tersebut untuk menghindari terjadinya klaster perumahan.

"Isolasi mandiri di rumah tinggal harus dihindari karena berpotensi pada penularan klaster rumah. Ini sudah terjadi," kata dia.

Anies mengatakan, kebijakan tersebut diambil dikarenakan tidak semua warga memahami protokol kesehatan terkait isolasi mandiri dan berpotensi menularkan Covid-19 di keluarga pasien terpapar.

Anies juga mengatakan pemerintah sudah menyiapkan Wisma Atlet Kemayoran dan beberapa hotel untuk dijadikan tempat isolasi pasien terpapar Covid-19.

• Kekayaan Tri Rismaharini Naik 1.400 Persen Selama Wali Kota Surabaya, Dari Mana Sumbernya?

Pengetatan PSBB Jakarta Dua Pekan

Provinsi DKI Jakarta mengetatkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) selama dua pekan mulai 14 sampai 25 September 2020.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat yang disiarkan melalui Youtube Pemprov DKI, Minggu (13/9/2020).

Menurut Anies, alasan penerapan PSBB total kembali karena adanya peningkatan kasus positif Covid-19 selama 12 hari pertama bulan September.

"Kami merasa perlu untuk melakukan pengetatan agar pergerakan pertambahan kasus di Jakarta bisa terkendali," ujar Anies.

Penerapan PSBB pengetatan mengacu pada Pergub Nomor 88 tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB.

Pergub Nomor 88 tahun 2020 diterbitkan tanggal 13 September 2020.

Anies berharap PSBB pengetatan bisa mengendalikan penambahan kasus Covid-19 di Ibu Kota.

• Anies Baswedan Tegaskan 11 Sektor Boleh Beroperasi Selama PSBB Jakarta Mulai Senin 14 September 2020

"Bila tidak terkendali, dampak ekonomi sosial budaya akan sangat besar," ungkap Anies.

Pada dasarnya, prosedur PSBB pengetatan masih sama dengan PSBB sebelumnya yang berlaku mulai 10 April hingga 4 Juni 2020.

Bedanya, PSBB pengetatan adalah kegiatan mulai dibatasi dibanding PSBB transisi.

Pasalnya, sebagaimana diketahui, Provinsi DKI awalnya memberlakukan pelonggaran PSBB atau disebut PSBB transisi mulai 5 Juni hingga 2 Juli 2020.

Kemudian, Pemprov DKI memutuskan memperpanjang PSBB transisi masing-masing selama dua pekan sebanyak lima kali, terhitung mulai 3 Juli hingga 10 September 2020.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DKI Jakarta Terapkan Pengetatan PSBB Mulai 14 September Selama 2 Pekan"
Penulis : Rindi Nuris Velarosdela
Editor : Diamanty Meiliana

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mulai Senin, Pasien Covid-19 yang Menolak Isolasi akan Dijemput Paksa"
Penulis : Singgih Wiryono
Editor : Fabian Januarius Kuwado