Hadiri Diskusi Kebangsaan, Bawaslu Sambas Ingatkan Kampanye di Medsos Jangan Sampai Melanggar Norma

Untuk itu kata dia, peran pemuda dan tokoh masyarakat diperlukan. Dimana keduanya bisa berperan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, agar bisa

TRIBUNPONTIANAK/M WAWAN GUNAWAN
Pelaksanaan kegiatan Diskusi Kebangsaan dan Launching Forum Jurnalis Perbatasan (FJP) Kabupaten Sambas, Kamis (27/8/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Komisioner Bawaslu Kabupaten Sambas, Mustadi mengingatkan kepada para pasangan calon di pilkada Sambas untuk bijak menggunakan media sosial (Medsos)

Menurutnya, saat ini di tengah pandemi Covid-19 maka medsos adalah salah satu media yang paling efektif untuk berkampanye.

"Saat ini salah satu kampanye yang efektif adalah melalui media sosial, hanya saja di khawatirkan akan banyak melanggar norma-norma tertulis maupun tidak tertulis. Karenanya kita mengingatkan, jangan sampai melanggar," kata dia, Kamis (27/8/2020).

Untuk itu kata dia, peran pemuda dan tokoh masyarakat diperlukan. Dimana keduanya bisa berperan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, agar bisa bijak menggunakan media sosial.

"Jadi kita yang hari ini hadir bisa menjadi orang yang bisa memberikan edukasi agar masyarakat bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Dan jangan sampai termakan oleh isu hoax," tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Forum Jurnalis Perbatasan (FJP), Nurhadi mengatakan dengan opsi empat pasang calon, tingkat kerawanan Pilkada Sambas akan semakin tinggi.

Hadiri Diskusi Kebangsaan, Bupati Atbah Ajak FJP Bangun dan Edukasi Masyarakat Sambas

Hal itu kata Nurhadi, karena bisa saja di picu oleh kemunculan Hoaks dan konten-konten yang menyesatkan.

"Pada akhirnya akan ada satu pemenang dalam kontestasi Pilkada, dengan komposisi kemungkinan empat pasang calon, saya kira kita harus memberi warning kepada penyelenggara, pasalnya suara ketidak puasan atas kekalahan akan muncul," ujarnya, Kamis (27/8/2020).

Disampaikan oleh Nurhadi, ketidakpuasan itulah yang nantinya akan berpotensi memunculkan beragam isu, mulai dari isu integritas penyelenggara sampai hoaks jual beli suara.

"Pertama akan muncul statemen mempertanyakan integritas penyelenggara, protes terhadap proses penghitungan dan kemudian akan ada akun media sosial bodong yang menghembuskan hoaks isu jual beli suara," kata dia menganalisis.

"Dan nantinya KPU dan Bawaslu mesti cermat akan hal ini, kerja tanpa cela dan integritas yang selalu terjaga adalah cara menangkal isu tersebut," paparnya.

Wakapolres Sambas: FJP Diharapkan Bisa Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong

Selain itu kata Nurhadi awak media juga harus turut andil dalam menjaga stabilitas pilkada Sambas, caranya adalah dengan mengedukasi pembaca.

"Edukasi politik lewat karya jurnalistik tak hanya bagaimana upaya meningkatkan partisipasi pemilih, namun juga bagaimana bersikap sebagai pemilih," tutur alumni IKIP PGRI Pontianak itu.

"Dan perbedaan pilihan juga jangan sampai memutus silaturahmi, membuat jurang perbedaan dan memunculkan kubu perseteruan. Nah disinilah tugas kita awak media untuk selalu memberikan karya tulisan yang menyejukkan suasana," tutupnya. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved