Pandemi Pengarui Daerah Pedesaan, Halim: Kita Berkomitmen Bantu Masyarakat Keluar dari Kemiskinan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA -  Para Menteri ASEAN yang menangani kerjasama ASEAN dalam menentukan kebijakan terkait pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan di ASEAN mengadakan pertemuan secara virtual, Rabu (19/8/2020)

Pertemuan khusus ASEAN Ministers Meeting on Rulal Development and Poverty Eradication (AMRDPE) bertemakan "Reducing Poverty and Building Resilience: Towards COVID-19 Recovery" atau Mengurangi Kemiskinan dan Membangun Ketahanan: Menuju Pemulihan COVID-19

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia telah mengambil langkah dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ketahanan menuju pemulihan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dari pandemi Covid-19.

Menurut Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri, Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi daerah pedesaan dan semakin membebani masyarakat pedesaan.

• Galakkan Program 500 Juta Masker, Abdul Halim: Target Kita Setiap Warga Punya Masker

Pandemi juga berkontribusi pada peningkatan kemiskinan.

"Melalui pembangunan daerah pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan, kita tetap berkomitmen untuk terus membantu masyarakat miskin serta terus membantu mereka keluar dari kemiskinan," kata Abdul Halim Iskandar.

Kemiskinan adalah masalah serius selama masa-masa sulit ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat kesenjangan komparatif yang semakin lebar antara penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan.

Data menunjukkan bahwa kemiskinan secara bertahap meningkat di daerah pedesaan selama bulan-bulan awal pandemi pada Maret 2020 dan diperkirakan akan meningkat karena kemerosotan ekonomi nasional. Dengan jumlah kasus dan angka kematian yang terus meningkat, masyarakat miskin di pedesaan akan semakin rentan terhadap pandemi.

Untuk memitigasi dampak COVID-19, kata Gus Menteri, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah melalui kebijakan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi.

Selain itu, Indonesia telah mengalokasikan dana jaring pengaman sosial untuk mencegah lonjakan kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat, terutama mereka dengan tingkat rumah tangga miskin serta bekerja di sektor informal.

"Dana jaring pengaman sosial dialokasikan melalui beberapa program seperti program bantuan keuangan nontunai untuk rumah tangga kurang mampu atau Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai di Jabodetabek, bantuan tunai, kebijakan pra kerja, listrik bersubsidi, bantuan pangan, dana desa, dan bantuan tunai tanpa syarat," katanya.

Abdul Halim Iskandar menambahkan, Indonesia sedang berada dalam fase pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program nasional di semua sektor.

• Kemendes PDTT Tandatangani MoU dengan PT Astra, Abdul Halim: Meningkatkan Kesejahteraan Warga Desa

Program tersebut terdiri dari enam sektor utama yakni kesehatan, perlindungan sosial, usaha mikro kecil dan menengah, pembiayaan perusahaan, insentif usaha serta lain-lain.

"Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan dana jaring pengaman sosial untuk membantu rumah tangga miskin dan pedesaan," kata Abdul Halim Iskandar.

Lebih lanjut, Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa Indonesia juga telah melaksanakan program pendukung melalui kementerian/lembaga sektoral untuk mengurangi kemiskinan dan membangun ketahanan terhadap Covid-19.