HMI Minta Pemkab dan DPRD Rencanakan Program Pro Rakyat di APBD Perubahan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS- Formatur Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  Cabang Sambas, Pahmi Ardi menyoroti pelaksanaan pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Sambas, tahun anggaran 2020, agar pro rakyat.

"Pada pembahasan APBD P di bulan Agustus ini kita harap DPRD sebagai wakil rakyat dapat teliti dalam pembahasannya dan melihat rujukan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan lainnya, yang dapat menjadi jadi rujukan tentang bagaimana komposisi APBD yang sehat," ujar Pahmi Ardi, Senin (10/8/2020).

Ia sampaikan, pengelolaan keuangan daerah harus berdasarkan aspek kepentingan publik dan melihat kondisi kebutuhan daerah.

"Jadi dalam pembahasannya tentu harapan kita agar DPRD jangan tergesa-gesa dan melihat aspek kebutuhan tersebut," kata Pahmi Ardi.

• KPU Sosialisasikan Pilkada Serentak Melalui Senam Sehat dan Launching Pilkada Sambas

Di sisi lain, Pahmi juga meminta DPRD dan Pemkab memantau langsung dampak dari pada Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sambas.

Yang mana telah mengakibatkan di potongnya beberapa pos anggaran. Karenanya kata Pahmi, hal itu juga harus di perhatikan, karena mungkin banyak diantaranya belanja langsung yang menjadi kepentingan publik tidak dapat terealisasikan terutama aspek belanja modalnya.

"Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan kepentingan publik dalam pembahasan dan penetapan pada APBD P kali ini," tegasnya.

"Kita sangat berharap kepada APBD  karena memang APBD adalah tulang punggung dalam pembangunan, harapan kita dalam pembahasan sampai dengan penetapan harus mengutamakan kepentingan publik/masyarakat Sambas diatas kepentingan apapun," tutupnya.

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID