Karyawan Swasta non-PNS dan BUMN Dapat Bantuan Rp 600 Ribu Selama 6 Bulan, Cair September 2020?
Karyawan swasta yang gajinya di bawah Rp 5 juta akan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp 600 ribu selama 6 bulan.
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Angin segar bagi seluruh karyawan swasta di tanah air.
Karyawan swasta yang gajinya di bawah Rp 5 juta akan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp 600 ribu selama 6 bulan.
Waktu pencairan diperkirakan mulai September 2020. Diketahui saat ini pemerintah sedang membahas waktu pencairan dan realisasi program.
Bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir.
Ia mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan gaji tambahan kepada para pekerja dengan pendapatan tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat."
"Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2020).
Erick menambahkan, program stimulus ini tengah difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di September 2020 ini.
Nantinya, fokus bantuan pemerintah kali ini adalah untuk 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.
“Bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” kata pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu.
Erick menjelaskan, program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup banyak namun saling berkesinambungan.
Di antaranya bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan hingga penyaluran kredit di sektor UMKM.
Namun, hal tersebut membutuhkan waktu, data akurat serta koordinasi dengan banyak pihak untuk melakukan realisasi bantuan tersebut secara tepat.
“Percepatan realisasi program pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan prioritas utama pemerintah untuk kesehatan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pandemi ini agar kesehatan pulih, dan ekonomi pun bangkit,” ucap dia.
