Galih: Paslon Bupati Sambas Harus Punya Gagasan Ekonomi untuk Memulihkan Dampak Covid-19

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Koordinator Gerakan Kedaulatan Rakyat (Garda Rakyat) Galih Usmawan mengatakan saat ini dua pasang bakal calon Bupati Sambas sudah memenuhi syarat minimal untuk mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Sambas, dalam rangka perhelatan Pilkada Sambas di 9 Desember mendatang.

Saat ini ada dua pasangan calon sudah mengantongi SK DPP dan memastikan langkah untuk berlaga di Pilkada serentak 9 Desember 2020, yaitu pasangan Petahana Atbah-Hairiah yang berduet kembali untuk periode ke dua dan di usung oleh PKS, PPP dan Partai Demokrat dan kabarnya ada tambahan 1 partai lagi.

Selanjutnya pasangan Helman-Darso yang diusung Nasdem, PDIP dan kabarnya juga ada tambahan 1 partai lagi.

"Ini tidak disangka-sangka dua pasangan calon ini tampil mengejutkan jagat politik Kabupaten Sambas," jelas Galih Usmawan.

• Atbah-Hairah akan Deklarasi Pencalonan dalam Waktu Dekat, Ini Partai Pengusungnya

Karena sempat beredar kabar paslon Helman-Darso sulit mendapat SK DPP PDIP dan Nasdem, bahkan diprediksi 'ambyar'.

"Lain halnya kubu petahana sempat tersiar kabar diujung tanduk jika tidak mendapatkan tambahan kendaraan politik selain PKS dan PPP," tambah Galih Usmawan.

Diungkapkan Galih, saat ini justru di perkirakan Pilkada Sambas akan diramaikan oleh 4 calon. Mereka diantaranya adalah Helman-Darso, Atbah-Hairiah Satono-Fahrur Rofi dan Heroaldi-Rubaeti Erlita.

"Kalau kita lihat perkembangannya, saat ini paslon Satono-Rofi sudah mengantongi SK DPP PAN dan tinggal menunggu kabar kepastian dari Gerindra berlabuh kemana," tambah Galih.

Sedangkan Heroaldi-Rubaeti Erlita kabarnya akan diusung PKB dan Golkar. Tapi sampai saat ini belum ada sinyal kepastian SK DPP dari kedua partai pengusung pasangan tersebut termasuk posisi Cabup dan Cawabup.

Bisa jadi mereka sedang merampungkan peta koalisi termasuk posisi dan kalkulasi politik. Karena bisa saja kita prediksi paling banyak 4 paslon, atau bisa juga berkurang menjadi 3 Paslon.

Sejatinya, Pilkada 9 Desember 2020 ini, sempat ditunda karena wabah covid-19 melanda, dimana sebelumnya dijadwalkan 23 September 2020. Dan wabah covid-19 ini telah menghantam perekonomian nasional termasuk daerah. Produksi dan Daya beli masyarkat menurun secara drastis.

"Dan saya rasa ini bisa menjadi isu sentral bagi kandidat untuk memulihkan kondisi perkenomian warga," imbuh Galih Usmawan.

• Kepala DBM SDA Sanggau Tinjau Jembatan Yang Rusak di Desa Sungai Mawang Mukok

Ancaman pengangguran sudah didepan mata, dampak covid-19 membuat ketersediaan fiskal pemerintah terbatas untuk membiayai program-program strategis.

Untuk itu perlu ada terobosan bagi pemerintah daerah, agar menggerakan sektor swasta untuk tertarik terhadap investasi disektor produktif yang memiliki dampak terhadap PAD dan serapan tenaga kerja.

Jadi semua paslon harus mendesain program-program yang terukur dan rasional. Jangan menebar janji yang melebihi ekspektasi bahkan ngawur, karena jabatan kedepan hanya 3 tahun lebih saja.