Polemik Iuran Tahun Ajaran Baru Sekolah di Kalbar, Gubernur Sutarmidji Ancam Copot Kepala Sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pendidikan tahun ajaran baru serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat.

Seluruh sekolah untuk semua jenjang pendidikan dari SD, SMP dan SMA memulai tahun ajaran baru sesuai kebijakan dari pemerintah dengan melaksanakan program belajar dari rumah.

Gubernur Sutarmidji begitu serius memperhatikan dunia pendidikan di Kalbar terutama di masa pandemi covid-19.

Semua sekolah dilarang untuk meminta iuran apapun kepada siswa termasuk mewajibkan anak didiknya membeli seragam sekolah.

Sampai Gubernur secara langsung menyoroti satu sekolah yang melakukan penarikan uang iuran laptop sekitar Rp 300 ribu persiswa.

Gubernur langsung meminta Kepala sekolahnya untuk mengembalikan uang iuran tersebut.

Mantan Wali Kota Pontianak itu mengaku tak main-main apabila masih ada yang melanggar.

Bahkan tak segan-segan akan memberhentikan kepada sekolah di SMA maupun SMK yang masih ngeyel.

Baik itu menarik iuran kepada siswa baru dengan alasan membayar seragam maupun uang komite.

"Kalau untuk proses belajar mengajar kan sudah ada dana BOS,” ujarnya, Jumat (17/7/2020).

Selain itu, untuk siswa-siswa juga tidak membayar SPP lagi karena sudah dibayar menggunakan APBD Provinsi khusus untuk uang SPP.

“Jadi tidak ada alasan lagi. Seharusnya pada saat kondisi covid-19 ini orang tua murid yang banyak di-PHK harusnya diperhatikan."

"Kadang kayak kacu pramuka mungkin dari kakak atau pun abang siswa tersebut sudah ada, jadi tidak perlu beli lagi,” ujarnya.

Ditegaskannya bahwa penarikan biaya pembayaran iuran laptop kepada siswa tersebut dianggapnya sebagai pungutan liar (pungli).

• Sutarmidji Perintahkan Sekolah yang Telah Menarik Iuran Dari Murid Harus Dikembalikan, Itu Pungli

“Jadi nanti inspektorat akan turun. Kalau ada yang melanggar kembalikan. Kalau tak kembalikan berhenti saja,” tegasnya.

Dikatakannya bahwa ada info sebagian besar iuran tersebut sudah kembali.

Namun apabila ada yang belum dikembalikan.

Dirinya mempersilahkan orang tua siswa untuk datang ke sekolah dan menagih langsung uang tersebut untuk dikembalikan.

“Alhamdulillah untuk SMA SMK Negeri sebagian di Kota Pontianak sudah tidak mewajibkan siswa membeli pakaian di sekolah. Kalau dia tidak mau, uang kembali,” ujarnya.

Ia meminta untuk Komponen seperti asuransi kemudian tabungan untuk dihilangkan saja dan uang bisa dikembalikan kepada siswa.

“Seharusnya lembaga asuransi jangan menjadikan sekolah untuk hal itu. Kadang anak SMA diajarin nabung itu hanya mengada- ngada saja."

"Masker juga di wajibkan pakai tapi tidak usah wajib beli di sekolah. Masak sekolah jual masker sampai Rp 20 ribu,” pungkasnya. 

Ancam Copot 2 Kepala Sekolah

Sebelumnya Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji beberapa waktu lalu juga menyampaikan bahwa akan ada dua Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Pontianak yang akan diganti. 

Hal ini karena ada komponen-komponen yang diwajibkan pada siswa tidak rasional.

Ia mengatakan dalam hal ini seharusnya kepala sekolah harus bijak pada saat adanya pandemi Covid-19.

“Dalam waktu dekat ini, ada dua SMK di Kota ini, kepala sekolah mau saya ganti. Liat saja Minggu depan sudah saya ganti."

"Karena komponen-komponen yang diwajibkan ke siswa tidak rasional."

"Pakaian misalnya, yang di ujung Kalbar sana bayar Rp 320 ribu. Ada yang dekat-dekat Rp 420 ribu,” tegasnya, Rabu (15/7/2020). 

Gubernur Sutarmidji terus mengingatkan kepada sekolah SMA maupun SMK Negeri di Kalbar.

Agar tak memungut biaya masuk sekolah dengan alasan apapun di tengah adanya pandemi Covid-19.

Ia mengatakan sekolah khususnya pada daerah yang sudah dinyatakan daerah zona hijau akan dibuka pelan-pelan melihat perkembangan ke depan.

Hal yang terpenting dikatakannya adalah kesiapan sekolah dalam mempersiapkan sarana prasarana sekolah yang disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19.

“Saya mau pada SMA jangan asal dan tidak siap dengan alasan sekolah tidak punya tempat cuci tangan, kursi masih satu untuk dua orang dan untungnya kita sudah ada pengadaan kursi satu untuk satu,” ujarnya.

Ia menyampaikan saat ini sudah ada pengadaan sebanyak 30 kursi untuk SMA dan SMK di Kalbar.

“Sudah hampir 30 ribu kursi untuk Se-Kalbar dan target saya mau 100 ribu."

"Sekolah juga harus perhatikan tempat cuci tangan sudah belum dan itu harus disiapkan."

"Ini guru malah nguruskan pakaian siswa sekolah, katanya komite tapi tak beli tak boleh masuk,” jelasnya.

Ia menegaskan apabila ada masalah pada sekolah yang bersangkutan maka kepala sekolah dipastikan akan diganti .

“Coba misalnya kayak masker diwajibkan saja untuk dipakai. Tapi terserah siswa mau dibeli dimana ini sekolah dijual satu lembar 10 ribu,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa ada sekolah yang bahkan menarik biaya sumbangan sampai Rp 300 ribu per siswa.

Selain itu program menabung dan juga asuransi.

“Sumbangan beli laptop itu yang makai siapa sampai Rp 300 ribu pula tu. Ada lagi nabung katanya ngajar anak SMA nabung dan itu tidak masuk akal."

"Kemudian ada lagi suruh ikut asuransi. Masalah sekarang kondisi covid orang tua siswa ada yg di-PHK,” tegasnya.

Ia menyampaikan terkait seragam pihak sekolah boleh untuk menyiapkan asal tidak mewajibkan siswa untuk membeli di sekolah.

“Boleh siapkan baju tapi tak diwajibkan beli mau di sekolah atau di luar silahkan asal lambang sama."

"Jadi tidak repot atau sekolah ngadakan dan pembelian boleh diangsur,” jelasnya.

Ia mengandaikan apabila dirinya menjadi kepala sekolah di daerah sudah yang penting siswa belajar dan tidak usah pakai seragam terlebih dahulu.

“Saya tu sudah minta kepala sekolah terkait komite, coba lah berpikir rasional."

"Jangan dipaksa orang tua untuk membeli pakaian di sekolah. Dalam hal ini tidak mungkin sekolah tidak terlibat,” pungkasnya. (*)