DPRD Apresiasi Pemkab Kapuas Hulu Raih Opini WTP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Setelah mendengar penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 dari Pemerintah Daerah Kapuas Hulu (Eksikutif), kini DPRD Kapuas Hulu (Legislatif) memberikan pemandangan umum dari fraksi-fraksi, terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut, dalam sidang paripurna, di DPRD Kapuas Hulu, Rabu (8/7/2020).

Sidang paripurna di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi, yang didampingi wakilnya, Razali dan Hairuddin, serta hadir Anggota DPRD Kapuas Hulu.

Dalam sidang tersebut, tampak hadir Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero, Forkompimda Kapuas Hulu, dan sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemda Kapuas Hulu.

• Harga dan Spesifikasi Oppo Reno4, Hp Oppo Terbaru di Indonesia | Bakal Lebih Murah dari di China

• Prodi SI UBSI Pontianak Fasilitasi Dosen dan Mahasiswa Tingkatkan Kompetensi Diri

Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra, yang disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Sukardi menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, karena berturut-turut berhasil mendapatkan WTP, diharapkan kedepannya bisa dipertahankan," ujarnya.

Sukardi menjelaskan, persoalan besar saat ini dampak Covid-19, ini tantangan berat bagi Pemda Kapuas Hulu, terutama dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Terus bagaimana strateginya, dan langkah menekan silpa agar tidak selalu besar setiap tahunnya," ungkapnya.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Safarni menuturkan Silpa 2019 ada 51 miliar lebih. Mohon penjelasan secara rinci yang Silpa, dengan sejelas-jelasnya.

"Pastinya kami juga mengapresiasi Pemda Kapuas Hulu, terus mendapatkan WTP, diharapkan selalu dipertahankan," ungkapnya.

• Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu Imbau Warga Patuhi Protokol Kesehatan di Masa New Normal

Terus Fraksi Partai Nasdem disampaikan oleh Silvia meminta Pemda Kapuas Hulu untuk menjelaskan kas bantuan oprasional sekolah 3 miliar mohon penjelasan.

"Kas Puskesmas 1 miliar juga mohon penjelasan. Namun kami apresiasi perolehan WTP," ujarnya.

Kemudian, Fraksi PPP, disampaikan Baharudin Abdul Azis menuturkan apresiasi WTP ke 3 kalinya.

"Kami hanya meminta penjelasan kas daerah 21 miliar, khususnya bos 3 miliar," ungkapnya.

Setelah itu Fraksi PDIP diwakili Alexander Trifanto mempertanyakan, pendapatan dari sektor apa saja yang tidak tercapai sasaran dan penyebabnya.

"Belanja daerah dan transfer tidak capai target apa penyebabnya. Silpa 51 miliar, ini program dari dinas mana dan apa faktornya," ujarnya.

• Menuju New Normal Perangi Corona, Cuci Tangan Wajib Sebelum Masuk Polsek Sungai Betung