Sukiryanto Bertemu Sutarmidji Bahas Temuan BPK dan Kelanjutan Kapuas Raya
Besi itu dimanapun BPK memeriksa pasti ada temuan karena tidak adanya satu kesatuan ukuran batang dan ukuran kilo
Penulis: Anggita Putri | Editor: Jamadin
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sukiryanto melakukan silaturahmi dengan Gubernur Kalbar, H Sutarmidji di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (6/7/2020).
Usai pertemuan keduanya, Gubernur Kalbar, H Sutarmidji menyampaikan dari silaturahmi tersebut membahas terkait temuan BPK itu ada masalah yang perlu diselesaikan dipusat contoh seperti besi.
“Besi itu dimanapun BPK memeriksa pasti ada temuan karena tidak adanya satu kesatuan ukuran batang dan ukuran kilo,” ujar H Sutarmidji.
Kemudian dikatakannya bahwa sejauh ini padahal sudah menggunakan kontraktor yang sudah SNI, dan produk krakatau steel, tapi masih bermasalah pada volume kilo dan dan ukuran yang memakan ukuran batang .
• Pisah Sambut Kapolres Sintang, Adhe Hariadi Doakan Sintang Jadi Provinsi Kapuas Raya
“Misalnya ada besi yang digunakan dengan ukuran 16 , tapi 16 ini tidak pernah ada, tapi SNI . Akhirnya ukuruannya volumenya tidak sesuai dan harus dikembalikan . Padahal sebenarnya tidak ada masalah ,” jelasnya .
Ia mengatakan bahwa harus ada penyederhanaan karena Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sukiryanto paham properti dan kontruksi dan sebaginya .
“Karena memang ada hal yang harus disederhanakan dalam hal pembagunan dan jangan dibuat jelimet akhirnya susah,” ujar Sutarmidji.
Ia mengatakan misalnya sudah ada harga satuan yang dikeluarkan oleh Bappenas dan mengacu pada itu.
“Kemudian kita tender ada yang buang sampai 20 persen ini apa yang salah dan logikaknya dimana sampai buang 20 persen berarti harga satuan terlalu tinggi atau perencanaan yang tidak betul dan ini harus diselesaikan,” pungkas Sutarmidji.
Pada pertemuan itu, Sukiryanto menyinggung masalah Daerah Otonom Baru (DOB) seperti di Kabupaten Sintang untuk rencana Pemekaran wilayah Kapuas Raya.
• DPRD Kalbar Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK RI
Dikatakannya bahwa DPD sudah berjuang dan sudah mendukung apa yang menjadi planing Gubernur Kalbar.
“Hanya moratorium itu masih enggan presiden untuk mencabutnya. Akan tetapi pemerintah boleh saja, asal pemerintah daerah yang memberi dan menerima untuk pembiayaan itu ditanggung oleh si pemberi dan penerima itu sendiri dan itu mungkin yang menjadi berat,” jelas Sukiryanto.
Namun, Sukiryanto berharap agar rencana tersebut bisa tercapai. Dikatakannya karena memang pemerataan pembangunan itu sangat perlu.
“Kalau memang kami di arahkan kesana. Makanya saya dengan pak gubernur tadi di depan pejabat gubernur, kami meminta apa yang menjadi tugas kami di pusat,” pungkas Sukiryanto.
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
