Sutarmidji Umumkan Jembatan Kapuas III Dibangun 2021 Butuh Rp 200 Miliar Bebaskan Lahan, Cek Lokasi!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ada tiga proyek stategis nasional di Kalimantan Barat guna menunjang pertumbuhan serta kemajuan daerah.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji  menyebutkan tiga proyek strategis nasional itu Jembatan Kapuas III, Duplikasi Jembatan Kapuas I dan Jembatan Sungai Sambas Besar.

Dari tiga proyek strategis nasional tersebut yang menjadi tanggungjawab Pemprov Kalbar dalam pembebasan lahannya adalah Jembatan Kapuas III.

Biaya pembangunan jembatan disebutnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Menindaklanjuti hasil Musrenbang, regional dan nasional. Kita diminta oleh Bappenas tentang dua sampai tiga proyek stategis nasional di Kalbar," ucap Sutarmidji saat diwawancarai, Kamis (2/7/2020).

• Jembatan Kapuas 3 Diperkirakan Telan Rp 1,2 Triliun

Diminta untuk mengusulkan dua sampai tiga proyek strategis nasional, Pemprov Kalbar mengambil pilihan untuk pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar, Duplikasi Jembatan Kapuas I dan Jembatan Kapuas III.

"Nah kenapa ini saya pilih, karena ketiga ini sangat penting bagi percepatan serta kelancaran transportasi darat di Kalbar,"tegasnya.

Jembatan Kapuas III  Pemprov Kalbar wajib menyelesaikan ganti rugi lahan.

Sedangkan Sungai Sambas Besar ditugaskan Kabupaten Sambas untuk membebaskan lahan.

Selanjutnya lahan untuk Jembatan Kapuas I gandeng menjadi tanggungjawab Wali Kota Pontianak membebaskan lahannya.

"Untuk Kapuas III, saya berkomitmen dan akan saya sampaikan pada DPRD untuk segera kita bebaskan lahan yang dibutuhkan," ujar Midji

• Jembatan Kapuas III Bakal Hubungkan Sungai Kupah-Wajok Hilir

Ia menambahkan memang proyeksi anggatan yang dibutuhkan untuk memebaskan lahan Jembatan Kapuas III tidak sedikit.

Bahkan ia memperkirakan sekitar Rp200 miliar yang diperlukan untuk membebaskan lahan.

"Cukup besar memang, perkiraan saya lahan yang dibebaskan paling sedikit memerlukan anggaran Rp200 miliar. Tapi insyaallah bisa kita lakukan," ucap Midji dengan optimis.

Rencana realisasi pembangunan jembatan Kapuas III dilaksanakan pada tahun 2021.

"Pada anggaran perubahan 2020 kita akan lelang untuk apraisal menilai lahan yang akan dibebaskan. Kita targetnya dari Desember 2020 hingga Maret 2021 menyelesaikan ganti rugi lahannya," jelas Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Sekarang Midji menyebut tengah melakukan inventaris lahan dan ia minta pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) jangan sampai ada lahan-lahan negara diterbitkan sertifikatnya.

Bahkan ia menegaskan khusus untuk Pulau Panjang yang ada ditengah aluran Sungai Kaluas, siapapun yang memilikinya harap menyerahkan tanpa ganti rugi atau sukarela.

"Kalau tidak, maka kami tidak akan membuat jembatan itu turun di Pulau Panjang dan kita akan naikan langsung tiangnya. Sehingga Pulau Panjang tidak akan ada manfaatnya," tegas Sutarmidji.

Tapi kalau pemiliknya mau menyerahkan tanpa ganti rugi, maka pembangunan Jembatan Kapuas III  akan diturunkan pada Pulau Panjang serta akan ada jalan.

Sehingga Pulau Panjang akan hidup dari sisi ekonomi dan pariwisata.

Kalau perlu dibuat pergudangan dan central lainnya.

Sutarmidji juga menjelaskan mengapa pembebasan lahan ini ia umumkan.

Biarkan saja masyarakat yang mau berspekulasi membeli lahan, tapi jangan salahkan pemerintah jika nilai nilainya tidak seperti yang diharapkan bagi mereka yang berspekulasu tersebut.

"Kita akan menilai sesuai dengan ketentuan  apraisal sehingga semuanya berdasarkan aturan dan nilai yang ditentukan," ujarnya.

Jual aset:

Gubernur Kalbar, Sutarmidji juga menjelaskan akibat pandemi Covid-19 memang memberikan dampak besat terhadap proses pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar.

Tak disangkal untuk membebaskan lahan pembangunan Jembatan Kapuas III Pemprov Kalbar harus memutar otak mencarikan dana yang diasumsikan mencapai Rp200 miliar.

"Tapi bagaimanapun kita tetap melakukan pembangunan, nah untuk menyiasati agar kita cepat membebaskan lahan saya ada rencana menilai aset-aset bernilai ekonomis Pemprov Kalbar," ucap Sutarmidji.

Sehingga pemerintah pusat bisa segera merealisasikan pemnangunan jembatan kapuas 3.

Rencana untuk menilai asat-aset Pemprov yang dari sisi nilai ekonomis bagus tapi menjadi lahan tidur adalah solusi untuk mempercepat pembebasan lahan pembangunan Jembatan Kapuas III.

"Misalnya di Wajo, Pontianak Utara kemudian hampir semua kabupaten banyak aset Pemprov yang tidak dimanfaatkan. Saya akan mengusulkan kedewan mengapa ini tidak dinilai oleh appraisal serta DJKN kemudian dilelang secara terbuka," katanya.

Dana dari hasil lelang digunakan untuk pembebasan lahan Kapuas III.

Kemudian untuk pembaran atau pembebasan lahan  Kapuas III juga harus melalui apraisal, sehingga nilainya ditetapkan mereka secara independen.

Pemprov Kalbar tidak akan melebihi dari nilai yang ditentukan apraisal.

"Apabila ada hambatan, saya akan menggunakan sesuai aturan yaitu mengkonsinyasikan pada pengadilan agar semuanya bisa berjalan baik," sebutnya.

Pembebasan lahan serta penjualan aset nanti akan ia koordinasikan dan meminta pendampingan dari Korsupgah KPK.

Agar semua transparan, ini merupakan proyek strategis nasional.

BPK dan BPKP juga harus memberikan pendampingan termasuk Kejaksaan.

"Saya tidak mau ada gangguan dalam percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Kalbar. Sebab kalau proyek-proyek strategis nasional ini terhambat, yang rugi adalah Kalimantan Barat," ujar Sutarmidji.

Jadi jangan ada yang beranggapan negatif dari menjual aset dan sebagainya, dari pada aset yang ada tidak dimanfaatkan malah menjadi masalah kedepannya sebaiknya di dilelang.