JaDI Kalbar Ingatkan Agar Peran Perempuan Diakomodir di Pilkada

Terlebih, kata dia, dalam proses demokrasi semua warga negara memiliki peluang yang sama tanpa membedakan latar belakang apapun.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Umi Rifdiawaty. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Umi Rifdiawaty berharap agar perempuan dapat diakomodir dan diperhitungkan untuk maju dalam pemilu atau pilkada 2020.

Terlebih, kata dia, dalam proses demokrasi semua warga negara memiliki peluang yang sama tanpa membedakan latar belakang apapun.

"Hanya saja dalam proses panjangnya, demokrasi masih sangat didominasi oleh laki-laki. Sedangkan perempuan aksesnya masih sangat terbatas, untuk itu diperlukan tindakan khusus sementara atau aksi afirmasi untuk perempuan dibidang politik," katanya, Jumat (19/06/2020).

Bentuk-bentuk aksi afirmasi tersebut, lanjutnya, misalnya adalah dengan menyertakan 30 persen perempuan dalam pencalonan di pemilu misalnya.

KPK Umumkan 8 Kelemahan Kartu Prakerja, Bisa Jadi Ladang Korupsi, Pihak Istana Malah Bungkam

Adapun dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah memang belum ada aturan yang spesifik mengatur tentang aksi afirmasi tersebut.

Kondisi itu menurut mantan komisioner KPU Kalbar ini, tentu akan sedikit mempersulit akses perempuan untuk maju sebagai calon dalam kontestasi Pilkada.

"Dengan kondisi yang ada maka partai politik yang berwenang mengajukan pasangan calon dituntut untuk lebih sensitif dengan isu aksi afirmasi untuk mencalonkan perempuan sebagai calon atau pasangan calon," bebernya.

Untuk dapat diterima dan dipilih oleh konstituen tentu semua pasangan calon harus mempunyai cara dan strategi yang efektif untuk merebut simpati rakyat.

Dan semua calon atau pasangan calon harus berkomitmen untuk mengutamakan politik yang edukatif dan santun serta yang terpenting tidak melakukan politik uang.

"Rakyat juga harus segera menyadari untuk tidak menerima politik uang, karena politik uang sangat merusak dan merugikan," pungkasnya. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved