Evaluasi Prakerja, KPK Temukan 4 Aspek Masalah, Mulai dari Potensi Fiktif Merugikan Keuangan Negara
KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kajian atas Program Kartu Prakerja dan menemukan sejumlah permasalahan pada empat aspek.
lihat foto
Aspek keempat terkait pelaksanaan program, di mana KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan dapat merugikan keuangan negara.
"Karena metode pelatihannya hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme pengendalian atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta," kata Alex.
Ia mencontohkan, ada lembaga pelatihan yang sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.
Contoh lainnya, peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta.
KPK pun telah menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi kepada pihak Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Menko Perekonomian saat ini sedang melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK baik terkait regulasi, persiapan dari segi teknis maupun pelaksanaan Kartu Prakerja," kata Alex.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kajian KPK atas Kartu Prakerja: Konflik Kepentingan hingga Potensi Kerugian Negara
(*)
