Gubernur Sutarmidji Sebut Butuh Rp 6 Triliun untuk Bangun Jalan di Kalbar dengan Kondisi Mantap
Lanjutnya mengatakan apabila ingin membangun jalan provinsi dengan kondisi mantap dibutuhkan biaya yang sangat besar.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Zulkifli
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmijdi menyampaikan bahwa untuk membangun jalan di Provinsi Kalbar secara keseluruhan dengan kondisi mantap, memerlukan dana mencapai Rp 6 Triliun.
Ia menjelaskan bahwa saat ini berdasarkan data yang ada, jalan provinsi yang dianggap mantap sesuai data yang dipakai adalah 86 persen. Namun faktanya hanya 46 persen.
“Bayangkan saja kondisi yang mantap jalan provinsi hanya 46 persen saja.
Karena kondisi jalan yang mantap lainnya sudah dijadikan jalan nasional ,” ujarnya, Rabu (17/6/2020)
• Andon Jabarkan Potensi Strategis dan Prospek Kabupaten Sintang
• Sambut Hari Bhayangkara ke-74, Personel Polda Kalbar Gelar Aksi Donor Darah
Lanjutnya mengatakan apabila ingin membangun jalan provinsi dengan kondisi mantap dibutuhkan biaya yang sangat besar.
“Hitungan untuk seluruh jalan provinsi kalau mau kondisi mantap diperlukan anggaran Rp 6 Triliun.
Anggaran sebesar ini tidak mungkin dalam waktu singkat ,” ujarnya.
Jadi memang perlu waktu untuk memenuhi dana tersebut, selama 5 sampai 6 tahun baru bisa dan itupun dengan catatan daya dukung beban betul - betul sangat di perhatikan.
• Objek Wisata Kawasan Tugu Khatulistiwa Pontianak Belum Dibuka, Ini Alasan Pemkot
• Rangkuman Diskusi & Momen ILC RUU Haluan Ideologi Pancasila, Mulai Lantunan Azan Hingga Sikap PDIP
“Kalau kita tidak disiplin misalnya jalan hanya tahan 6 ton. Lalu di jejali dengan berat 12 sampai 15 ton, maka akan hancur.
Dan pihak yang banyak menghancurkan jalan kita adalah perkebunan sawit ,” ujarnya
Sehingga solusi cepat yang ditawarkan adalah dengan proyek multi-years contract (MYC).
Namun terkadang ada masalah lainnya yang muncul yakni pada tender yang menawar dan asal menang saja.
Padahal harga satuan sudah ada.
“Lucu kalau misal harga satuan orang tender buang sampai 20 persen dan harus menang.
Itukan heboh, contoh RSUD Soedarso yang ditawar 99 Miliar terus di tawar menjadi Rp 79 Miliar,” jelasnya
Dalam hal ini dikatakannya berarti yang salah adalah Bappenas yang menetapkan harga satuan yang terlalu tinggi .
“Kalau pajak 11 persen, lebih berarti sudah dibuang 31 persen apakah bisa dia ngerjakannya ,” ucapnya.
Saat menjabat sebagai Wali Kota Pontinak selama dua periode dikatakannya saat masa jabatannya hampir tidak ada masalah di dalam pembangunan, karena memang dirinya sangat menjaga dari segi kualitas .
• PROFIL Hildi Hamid Putra Terbaik Kalbar Selangkah Lagi Jadi Dubes RI untuk Azerbaijan
• Ganas dan Menyerang dengan Cepat, Virus Flu Babi Afrika Bunuh Belasan Ribu Ternak Babi di NTT
“Dari pada timbul masalah yang tidak berkualitas dan nawar rendah itu tidak boleh.
Dulu dibiarkan akhirnya pagar sekolah terpadu Timur roboh , water front Alun Kapuas miring dan lebih parah lagi kita memperbaiki SMK 5, SMA 2 itu semua bangunan maksa yang nawar murah,” tegasnya.
Ia katakan kedepan tidak ingin kejadian seperti itu terjadi.
Maka dari untuk rencana pembangunan RSUD Soedarso akan didampingi Korsupgah KPK , Kejaksaan, bahkan minta kepolisian agar semuanya transparan.
“Jadi jangan asal nawar yang tak masuk akal.
Misalnya peralatan yang dibutuhkan 5 ton dimasukan 50 ton ya hancur bisa- bisa bangunan yang lainnya roboh,” ujarnya.
Saat ini kondisi pembangunan jalan provinsi Kalbar baru sampai 54 persen berarti ada progres yang sudah dilakukan.
“Saya akan bicara dengan dewan tahun depan kita akan fokus pada pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan Kapuas III,” ucapny.
Anggaran yang dipersiapkan untuk pembebasan lahan mencapai Rp 200 miliar karena jembatan kapuas III termasuk proyek strategis nasional 3 di Kalbar.
• Polsek Mempawah Hulu Bagikan Masker Kain Gratis
“Saya minta itu dilaksanakan. Kita keluar Rp 200 Miliar dan mendapatkan jembatan dan jalan senilai Rp 1.4 Triliun tidak jadi masalah.
Satu- satunya cara yang dilakukan karena pendapatan menurun kita akan kelola aset,” jelasnya.
Ia mengatakan aset yang tidak penting akan di lepas dan akan meminta DJKN menilai atau apresial untuk dilelang dan dibelikan lahan untuk pembangunan jembatan kapuas III supaya ada percepatan .
“Makanya jalan menuju Kakap harus 12 sampai 16 meter.
Saya mau masa jabatan saya dan Pak Ria Norsan Jembatan Kapuas II harus sudah mulai.
Masalah selesai tak selesai urusan lain, tapi harus mulai karena penting untuk kemajuan wilayah tertentu ,” pungkasnya.
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak