Virus Corona Masuk Kalbar
Dewan Kubu Raya Dukung Pemkab Cadangkan Beras untuk Masyarakat yang Belum Menerima Bantuan
Dalam pendistribusiannya juga, dirinya menilai jangan sampai Pemerintah Kabupaten bekerja sendiri.
Penulis: Muzammilul Abrori | Editor: Maudy Asri Gita Utami
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kubu Raya, Amri menyatakan sangat mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mengantisipasi adanya masyarakat yang belum menerima bantuan sama sekali.
Apalagi Amri mengatakan, dalam pendistribusian 100 ton beras yang ditujukan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan sama sekali ini, melalui setiap kecamatan sudah sangat tepat.
"Saya sangat mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menyediakan cadangan beras disetiap kecamatan, yang ditujukan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan sama sekali," ucap Amri, pada Rabu (27/5/2020).
• Bupati Atbah Distribusikan Kartu Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sambas
• Pemkab Kubu Raya Sediakan 100 Ton Beras Bagi Masyarakat yang Belum Menerima Bantuan
Namun ia meminta dalam pendisitribusian bantuan kali ini, setiap desa harus benar-benar mendata mana warga yang sudah menerima ataupun belum menerima sama sekali.
Agar menurutnya, bantuan kali ini benar-benar menjadi solusi kepada masyarakat yang belum menerima bantuan sama sekali.
"Kan akhir-akhir ini sudah banyak bantuan yang ditujukan kepada masyarakat, baik itu bantuan dari Kementerian Sosial maupun Pemerintah setempat. Namun, inikan bantuan yang ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar belum menerima."
"Jadi saya harap ada data dari desa, Bupati bisa arahkan setiap desa untuk menunjukkan mana warga yang sudah menerima dan belum sama sekali menerima bantuan. Jadi bantuan inipun bisa benar-benar menjadi solusi dalam permasalahan masyarakat yang belum menerima sama sekali bantuan," ungkapnya.
Dalam pendistribusiannya juga, dirinya menilai jangan sampai Pemerintah Kabupaten bekerja sendiri.
"Pemerintah juga bisa meminta setiap Dapil anggota DPRD ataupun Dinas terkait untuk mengawasi. Jangan sampai dalam pendisitribusian bantuan-bantuan Pemerintah Kabupaten dinilai bekerja sendiri. Sehingga ini juga bisa menjadi harmonisasi, apalagi dalam menanggulangi situasi seperti ini," katanya. (*)
