Pemuda Muhammadiyah Kalbar Dukung Langkah Gubernur Sutarmidji Batasi Penerbangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Barat, Nurhadianto Pahmi mengatakan bahwa Pemuda Muhammadiyah sangat mendukung langkah Gubernur Kalbar dalam membatasi penerbangan.

Ia mengatakan langkah strategis yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat patut didukung oleh seluruh masyarakat.

Karena disini tampak dengan terang bahwa Gubernur Kalbar sangat perhatian dan mengutamakan keamanan serta keselamatan rakyat Kalimantan barat.

Kebijakan ini sekilas memang bertentangan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Kemenhub, namun Gubernur memposisikan diri dengan bijak, yaitu tetap memberikan peluang penerbangan.

• Polsek Pontianak Utara Bersama Yayasan Aksi Peduli Sesama Salurkan Sembako Pada Warga

Namun dengan mensyaratkan beberapa hal yang sangat logis dan penuh kehati-hatian.

"Artinya mobilitas bisnis tetap diberi jalan sesuai porsinya sehingga ekonomi tetap berjalan dengan baik, walau tentu tidak semarak dalam keadaan biasa sebelum pandemic covid-19 ini," ujarnya, Rabu (20/5/2020).

Ia menyampaikan dari data yang telah dirilis bahwa terdapat penurunan grafik pandemi covid-19 di Kalimantan Barat.

Hal ini merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berjalan dengan baik dan terjalin komunikasi aktif serta positif dari berbagai pihak di bawah komando Gubernur Kalbar.

"Hal ini patut di contoh oleh bupati atau walikota yang ada di Kalbar agar dapat merancang langkah-langkah strategis dalam penaggulangan covid19," ucapnya.

Langkah-langkah tersebut dapat berupa koordinasi semua stakeholder, tidak hanya berhenti pada mereka, namun juga wajib disampaikan pada tingkat paling bawah yaitu kepala keluarga.

Ia menambahkan bahwa komunikasi berjenjang yang berkelanjutan itu harus secara simultan dilakukan agar masyarakat akan mematuhi dan mejalankan protocol kesehatan yang sudah ditetapkan.

"Saatnya kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat secara disiplin dan berkelanjutan agar bencana pandemic covid 19 ini segera berakhir," ujarnya.

Kemudian yang kedua tentang rasionalisasi anggaran APBD di masa covid-19 khususnya yang terjadi di Pemkot Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Bahwasanya Kepala daerah harus bergerak cepat untuk rasionalsiasi anggaran dan realisasi pada masyarakat terdampak coivd-19.

"Wabah covid-19 ini sangat memberikan pukulan yag telak kepada para pelaku ekonomi, baik UMKM maupun berbagai bidang ekonomi lainnya," ungkapnya.

Kejadian ini menjadi efek domino pada bidang-bidang lainnya, misalnya bidang pendidikan, bagaimana sekolah sekolah swasta mulai kesulitan untuk membayar gaji guru-guru dan karyawannya , karena siswa yang belum membayar SPP.

Hal ini karena orang tua siswa mengalami kesulitan ekonomi dan bahkan mungkin ada yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaannya.

"Contoh kecil di atas dapat menjadi pertimbangan kepala daerah dan DPRD untuk melakukan rasionalisasi anggaran yaitu melakukan perubahan anggaran dengan mengurangi pada bidang infrastruktur, perjalanan dinas, pendidkan dan pelatihan yang sifatnya kondisional, dan biaya operasional yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat," jelasnya.

Ia menyampakkan bahwa anggaran tersebut dapat dialihkan kepada penyiapan ketahanan pangan dan dukungan kesehatan bagi tenaga medis.

"Misalnya menyiapkan cadangan beras dan telur atau ikan bagi masyarakat, karena di daerah desa-desa mereka masih bisa mencari sayur mayur di sekitarnya," ujarnya.

Kemudian memberikan tambahan makanan atau nutrisi bagi tenaga kesehatan yang berjuang di garis terdepan.

Tidak hanya mereka yang dirumah sakit, namun mereka yang di puskesmas, klinik, bidan mandiri, polindes dan tenaga kemanusiaan lainnya seperti mereka yang mengurusi pemulasaran mayat, petugas ambulance, satpam rumah sakit.

Rasionalsiasi anggaran tersebut juga dapat disalurkan melalui organisasi masyarakat, dengan tetap mematuhi persyaratan administrasi yang sudah dutentukan.

Namun jangan juga terlalu panjang meja birokrasinya karena komunitas-komunitas masyarakat bergerak dengan sukarela dan penuh semangat ini menjadi putus asa ketika melihat panjangnya meja birokrasi padahal rakyat di depan mata sudah sangat membutuhkan bantuan.

Masyarakat juga harus menjadi garda terdepan dapalam memantau proses penggunaan anggaran yang telah dirasionalisasi tersebut agar tepat sasaran dan tepat guna.

"Kita tidak ingin, dalam keadaan bencana wabah ini masih ada tangan yang tega berbuat nista dengan melakukan kecurangan dan memanfaatkan situasi untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya," ujarnya.

Ia mengatakan saatnya masyarakat bersatu untuk mengakhiri pandemic covid-19 dengan bergandengan tangan bersama pemerintah dengan mematuhi protocol kesehatan, menjalankan pola hidup bersih dan sehat, disiplin dalam melakukan jaga jarak atau social/phsycal distancing, dan bagi masyarakat yang mampu dapat menjadi tetangga yang baik bagi mereka yang belum beruntung. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak