THR Ditunda Dapat Izin Pemerintah, Berikut 7 Aturan Pemberian THR Idul Fitri 1441 H

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bulan Ramadhan 1441 H telah masuk pertengahan bulan. Sebentar lagi Umat Muslim seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

Dalam hal itu, setiap buruh ataupun karyawan akan mendapat uang Tunjangan Hari Raya ( THR ) dari perusahaan tempatnya bekerja.

Namun, lebaran tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya, karena dilanda pandemi Covid-19.

Terkait hal ini, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengizinkan penundaan pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR) dari perusahaan ke pekerjanya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Melalui SE tersebut, Ida menjabarkan opsi-opsi yang dapat ditempuh perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu.

Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu maka perlu melakukan dialog terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.

Lantas, seperti apa aturan pemberian THR?

Aturan pemberian THR

Aturan pemberian THR kepada pekerja terangkum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016.

Aturan tersebut mengatur tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Dalam aturan disebutkan bahwa Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

Ketentuan pemberian

1. Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.

2. THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.